Jokowi Tegaskan Subsidi untuk Kuatkan Masyarakat, Bukan Timbulkan Ketergantungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, subsidi seharusnya berorientasi pada terciptanya masyarakat yang kuat, mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi.

"Tidak justru menimbulkan ketergantungan masyarakat," ujar Jokowi dalam rapat terbatas membahas subsidi di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu (21/9/2016).

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar subsidi direncanakan secara terintegrasi, tidak tumpang tindih dan efektif. Pemberian bantuan sosial, dana desa, dan dana transfer daerah juga diminta demikian.

Jokowi mengapresiasi program subsidi dan belanja untuk rakyat lainnya sepanjang dirinya menjabat presiden.

Menurut dia, pengeluaran pada sektor itu berada di jalur yang tepat. Sebab, pemerintah mensasar kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan, yakni kelompok usaha mikro, kecil dan menengah.

Pada 2015 misalnya, pemerintah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke sektor yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

Pada 2016, pemerintah juga meningkatkan alokasi subsidi bunga kredit program dari Rp 1,9 triliun menjadi Rp 15,8 triliun.

Subsidi ini berupa bunga Kredit Usaha Rakyat dan bunga Kredit Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya menekankan agar ketepatan sasaran penerima manfaat harus menjadi perhatian utama. Sistem penyaluran yang dipakai harus langsung ke penerima," ujar Jokowi.

Sekadar gambaran, belanja subsidi dalam APBN-P 2016 mencapai Rp 177,8 triliun atau sekitar 13,6 persen dari total belanja pemerintah pusat.

Dari angka subsidi itu, Rp 94,4 triliun dialokasikan untuk subsidi energi, sementara Rp 83,4 triliun dialokasikan untuk subsidi non-energi.

Adapun, belanja bantuan sosial dalam APBNP 2016 mencapai Rp 50 triliun dan Rp 47 triliun dialokasikan untuk dana desa.