Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika PDI-P Dukung Ahok, Nasdem Yakin Tim Pemenangan Tak Diubah

Kompas.com - 20/09/2016, 06:21 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan menilai, berkoalisi ataupun beroposisi merupakan hal yang wajar dalam politik, baik dalam dukungan terhadap pemerintahan maupun dukungan terhadap calon kepala daerah.

Hal itu diungkapkan Ferry menanggapi isu akan didukungnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petahana oleh PDI-P.

"Menurut saya, kami melihat sesuatu yang biasa saja, kan meskipun kami koalisi nasional (KIH), tapi ketika di daerah kadang-kadang kami berhadapan, kadang-kadang bareng lagi, enggak sama, biasa saja," ujar Ferry disela acara Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), di bilangan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (19/9/2016).

(Baca: Selasa Malam, PDI-P Umumkan Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta)

Partai Nasdem bersama Partai Golkar dan Partai Hanura sudah lebih dahulu menyatakan dukungan untuk Ahok.

Menurut Ferry, tidak akan ada perubahan dalam tim pemenangan untuk Ahok yang sudah selesai disusun dengan menunjuk Nusron Wahid sebagai ketua jika nanti PDI-P ikut mendukung Ahok.

"Saya rasa tidak (diubah), paling dikembangkan," kata dia.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memastikan akan mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung ke Pilkada DKI Jakarta 2017, Selasa (20/9/2016) malam.

(Baca: PDI-P Usung Ahok-Djarot pada Pilkada DKI?)

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan, pengumuman tersebut dilakukan serentak dengan daerah lain. Hal tersebut dilakukan untuk menegaskan bahwa keseluruhan tahapan pilkada serentak 2017 ditempatkan sebagai satu kesatuan proses kelembagaan kepartaian dalam menyiapkan pemimpin sebagai salah satu fungsi utama partai.

"DPP PDI Perjuangan memastikan akan mengumumkan pasangan cagub dan cawagub DKI pada Selasa, 20 September 2016, pukul 20.00 WIB," ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Senin.

Kompas TV PDI-P Kantongi Nama Cagub & Cawagub DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com