Pemerintah Didesak Lobi Negara Lain untuk Menambah Kuota Haji Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid turut prihatin dengan fakta yang diungkap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bahwa ada 500-700 warga negara Indonesia yang sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi dengan menggunakan paspor Filipina.

Menurut Hidayat, harus ada ketegasan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah lamanya daftar tunggu haji bagi jemaah Indonesia.

Salah satunya adalah dengan memetakan negara mana saja yang kuota hajinya tak terpakai sepenuhnya. Misalnya negara-negara dengan minoritas muslim.

"Kalau banyak yang tidak terpakai, kenapa tidak bisa dipakai untuk Indonesia yang daftar tunggunya sangat panjang. Lebih baik dibagi secara legal dengan negara yang membutuhkan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

"Secara hukum agama mungkin tidak masalah, selama tidak ada pemalsuan dokumen, paspor," ujarnya.

Di samping itu, pemerintah juga diminta melakukan advokasi untuk 177 WNI calon haji yang menggunakan paspor Filipina tersebut. Sebab, pada prinsipnya mereka tak berniat jahat untuk memalsukan dokumen, melainkan terbujuk menggunakan kesempatan yang ada.

"Mereka pikir itu tidak berdampak apapun, ternyata bermasalah," kata politisi PKS itu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menyebutkan, saat ini ada sekitar 500-700 warga negara Indonesia yang sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi dengan menggunakan paspor Filipina.

(Baca: 700 WNI Lolos Naik Haji Pakai Paspor Filipina)

Mereka nekat menunaikan ibadah haji melalui jalur ilegal karena keterbatasan kuota haji di Indonesia. Sementara, kuota haji di Filipina banyak yang tidak terpakai.

Akibatnya, sejumlah biro perjalanan nakal memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil keuntungan.

"Mereka korban mafia yang juga disebabkan karena keterbatasan kuota haji kita," ujar Yasonna.

(Baca juga: Jokowi Lobi Duterte agar WNI yang Berhaji Pakai Paspor Filipina Tak Dipidana)