Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Tingkatkan Target Kemenangan Pilkada

Kompas.com - 04/09/2016, 05:34 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menargetkan 68 persen kemenangan pada pemilihan kepala daerah serentak 2017. Hal tersebut disampaikan Koordinator Bidang (Korbid) Pemenangan Pemilu Indonesia I, Nusron Wahid, dalam penutupan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Partai Golkar, Sabtu (3/9/2016).

Nusron menyatakan bahwa target Golkar pada pilkada 2107 meningkat. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) beberapa waktu lalu, mengatakan target pada pilkada 2017 adalah 60 persen.

"Setelah simulasi, target pilkada, yang optimis menang ada 36 dari 52. Berarti sekitar 68 persen. Padahal target ketum dari Rapimnas hanya 60 persen," kata Nusron, Sabtu malam.

Ia pun meminta seluruh anggota tim pemenangan pemilu menjadikan target tersebut sebagai komitmen mensukseskan pilkada. Secara keseluruhan, Golkar ingin memenangkan sebanyak-banyaknya pilkada di provinsi Jawa Barat.

Golkar ingin menang di banyak pilkada di Jawa Barat karena berdasarkan sejarah pemilu, partai yang menang di banyak pilkada di Jawa Barat akan medapat hasil positif saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Pilkada 2017 telah ditetapkan berlangsung pada 15 Februari 2017. Ada tiga daerah di Jawa Barat yang akan menggelar pilkada pada 2017, yaitu  Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kab Bekasi.

"Jadi kuncinya menguasai Jawa Barat. Karena itu, jangan lepas Jabar," kata Kepala BNP2TKI tersebut.

Kompas TV Golkar Tak Gentar Hadapi Koalisi 7 Parpol
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com