Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Papua Barat dan Aceh Daerah Paling Rawan di Pilkada Serentak 2017

Kompas.com - 29/08/2016, 13:44 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Provinsi Papua Barat, Aceh, dan Banten menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Pengawasan, Daniel Zuchron menjelaskan ketiga provinsi ini memiliki potensi pelanggaran serta tingkat kerawanan yang tingg, dilihat dari aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi Pilkada 2017. 

"Adanya indikasi potensi kerawanan signifikan di ketiga daerah ini yang perlu diperhatikan, diantisipasi, serta diambil langkah-langkah untuk meminimalisasi kerawanan," ujar Daniel saat Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2017 di Jakarta, Senin (29/8/2016).

Tiga provinsi dengan kerawanan tinggi ini didapatkan dari IKP yang disusun Bawaslu. IKP mencakup 101 daerah yang terbagi dalam tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota.

Indeks ini mengukur tiga aspek utama yang saling berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu demokratis, antara lain dimensi penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.

Berdasarkan data IKP, Papua Barat menjadi daerah yang tingkat kerawanannya paling tinggi dengan total skor 3.381.

(Baca: Bawaslu Umumkan Indeks Kerawanan Pilkada 2017 pada 29 Agustus)

Menurut Daniel, tingginya tingkat kerawanan pilkada di Papua Barat disebabkan keputusan dan tindakan penyelenggara pemilu.

"Keputusan dan tindakan penyelenggara pemilu di Papua Barat menjadi faktor dominan atas kerawanan pilkada di sana," kata Daniel.

Aceh menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi kedua dengan skor 3.327. Tingkat kerawanan masing-masing dimensi di Aceh relatif setara.

"Semua pihak, baik penyelenggara, calon kepala daerah, dan partisipan pemilu berpotensi menimbulkan kerawanan dengan kategori tinggi," lanjut Daniel.

Sedangkan Banten memiliki tingkat kerawanan tinggi dengan skor 3.147. Aspek kontestasi menjadi dimensi kerawanan paling tinggi di Banten. Menurut Daniel, hal ini disebabkan adanya hubungan kekerabatan antar calon kepala daerah berpotensi dalam Pilkada Banten.

"Adanya hubungan kekerabatan antarcalon yang berpotensi dalam Pilkada Banten menjadi faktor determinan dalam tingkat kerawanan daerah ini," tandas Daniel.

Selain ketiga daerah tersebut, Provinsi Sulawesi Barat (2.36), DKI Jakarta (2.29), Bangka Belitung (2.29), dan Gorontalo (2.01) menyusul dalam IKP 2017 dengan tingkat kerawanan sedang.

Kompas TV Tiga Daerah Ini Rawan Pelanggaran UU Pilkada
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com