Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut PPP, Risma Mengaku Akan Istikharah Saat Dilobi Maju Pilkada DKI

Kompas.com - 25/08/2016, 18:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan mengaku sudah menjalin komunikasi dan melobi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini agar bersedia maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.

Hal itu dikatakan Arsul, saat dihubungi, Kamis (25/8/2016).

"PPP sudah lebih dulu komunikasi dengan Risma, sudah bertemu langsung," kata Sekjen PPP Arsul Sani.

Menurut Arsul, pertemuan dengan Risma diikuti oleh sejumlah elite DPP PPP.

Namun, hingga saat ini, Risma belum memberikan jawaban pasti apakah bersedia diusung sebagai calon Gubernur DKI.

"Risma ingin istikharah," kata Arsul.

PPP, lanjut Arsul, memaklumi kegamangan Risma.

Ia mengatakan, hingga saat ini, PPP masih memberikan kesempatan bagi Risma untuk memikirkan mana yang terbaik.

"Dia ingin sikap yang dia ambil itu benar-benar matang," ujar Anggota Komisi III DPR ini.

Arsul mengatakan, jika Risma bersedia diusung, partainya tidak akan bergantung pada PDI-P.

Menurut dia, PPP bisa bergabung dengan partai lainnya seperti PAN, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PKB.

Ketua DPP PAN sebelumnya mengklaim enam partai di koalisi kekeluargaan itu setuju untuk mengusung Ahok.

Satu-satunya partai di Koalisi Kekeluargaan yang masih ragu untuk mendukung Risma hanya PDI-P.

"Hanya PPP memerhatikan etika politik. Yakni karena Risma adalah kader PDI-P, maka PPP tetap akan kulo nuwun kepada PDI-P untuk mencalonkan dia jika PDI-P nya sendiri tidak usung dia," kata Arsu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com