Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan-RB Sambangi Mabes Polri, Bicarakan Peningkatan Pelayanan Publik

Kompas.com - 19/08/2016, 11:38 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyambangi Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) di Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2016).

Kedatangan Asman dalam rangka membicarakan seputar peningkatan pelayanan publik.

Asman berharap yang masih belum maksimal untuk segera ditingkatkan. Sementara yang sudah baik, bisa dijadikan contoh untuk diterapkan di lembaga atau instansi pemerintah lain.

"Beberapa hal yang menjadi konsentrasi kami di Kemenpan-RB bahwa kami konsen terhadap hak atas pelayanan publik," kata Asman, di Mabes Polri, Jumat.

"Ini dipesan khusus oleh Presdien (Joko Widodo) kepada kami bahwa pelayanan publik kita ini sudah harus ditingkatkan sampai ke unit-unit terkecil di kelembagaan, kementerian, maupun di Polri," ujarnya.

Asman menyatakan bahwa kedatangannya ke Mabes Polri untuk menjadikan sejumlah pelayanan publik yang sudah baik di Polri untuk dijadikan contoh ke lembaga lain atau instansi lain di internal Polri.

Berdasarkan peninjauannya ke daerah, Asman mengatakan, sejumlah pelayanan di lembaga kepolisian sudah cukup baik. Misalnya, dalam pelayanan pembuatan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

"Beberapa Samsat di daerah, kemarin, sudah ada otomatisasi di sana. Orang tidak perlu mengantre lagi," ucap Asman.

"Dalam tiga menit sudah mendapat pelayanan perpanjang STNK-nya. Ini menjadi role model baru buat seluruh Polda yang ada di Indonesia," tutur dia.

Selain sistem birokrasi, kata Asman, pihaknya juga memantau sarana yang ada di sana, seperti kebersihan toilet. Karena, hal itu merupakan bagian dari pelayanan kepada publik.

Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, tim dari Menpan-RB sudah melakukan penilaian di lembaga kepolisian.

Sejumlah kelebihan dan inovasi yang sedang berjalan di lembaga kepolisian diharapkan bisa diterapkan di lembaga atau kementerian lain.

"Tapi masih juga ada beberapa kekurangan dalam pelayanan publik kepolisian. Ini menjadi koreksi bagi kami," ujar Tito.

"SIM sudah online, STNK, BPKB, SKCK belum. Pelayanan di lapangan juga di ruang-ruang publik masih banyak yang kurang bagus, ada juga yang sudah baik," tutur Tito.

Kompas TV Aturan Baru Perpanjangan SIM

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com