Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Jadikan Risma Pilihan Pertama untuk Diusung dalam Pilkada DKI

Kompas.com - 04/08/2016, 11:59 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai politik untuk menjajaki kemungkinan berkoalisi dan mengusung calon gubernur DKI Jakarta yang dapat mengimbangi petahana, yaitu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, hingga Rabu (3/8/2016) malam, pembicaraan telah mengerucut pada beberapa nama, seperti Tri Rismaharini, Budi Waseso, Djarot Saiful Hidayat, dan Sandiaga Uno.

Namun, nama Risma paling berpotensial untuk didukung PPP.

"PPP memang menjadikan Risma sebagai pilihan pertama, dari pengalaman dan track record-nya di bidang pemerintahan daerah," ujar Arsul melalui pesan singkat, Kamis (4/8/2016).

Arsul menambahkan, komunikasi PPP dan PDI-P langsung dijalin oleh Ketum PPP Romahurmuziy dan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun, PPP tetap menghormati mekanisme internal PDI-P dalam mengusung cagub.

PDI-P masih mengkaji beberapa nama sebelum mengambil keputusan.

"Ketika Bu Mega menyampaikan kepada kami agar tidak usah terburu-buru, PPP ya mesti ikut bersabar dengan tetap membuka pula komunikasi dengan partai-partai lain," kata anggota Komisi III DPR itu.

Partai Gerindra sebelumnya resmi menunjuk Sandiaga Uno setelah ada keputusan langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Keputusan tersebut diambil dalam Rakornas Partai Gerindra di Hambalang, Bogor.

Sandiaga menyingkirkan dua kandidat lain yang diseleksi Partai Gerindra, yaitu Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra dan mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Sementara itu, Ahok resmi menyatakan akan maju ke Pilgub DKI 2017 lewat jalur partai politik bersama tiga parpol pengusungnya, yaitu Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Golkar.

Hingga Senin (1/8/2016) lalu, deklarasi dukungan terhadap Risma sudah digelar sebanyak 16 kali.

Menurut Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Risma memiliki sentuhan politik dalam wajah kerakyatan.

Risma dianggapnya mampu mengintegrasikan antara harapan wong cilik dengan kebijakan-kebijakannya yang berbasis perkembangan teknologi informasi modern.

Prestasi dan kapabilitas kepemimpinan Risma dianggap sudah terbukti. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com