Anggota Komisi III Minta Kejaksaan Tegas soal Eksekusi Mati Terpidana Narkoba

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Supratman Andi Agtas meminta Kejaksaan Agung tegas melaksanakan eksekusi mati bagi terpidana mati narkoba, terutama Freddy Budiman.

Menurut Supratman, Kejaksaan diminta tegas mengeksekusi Freddy Budiman, sebab Mahkamah Agung telah menolak Peninjauan Kembali yang diajukan Freddy.

"Apa yang sudah diputuskan pengadilan harus segera dilaksanakan. Eksekusi dilakukan kalau sudah ditetapkan ya lakukan saja," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Jika dibiarkan berlarut, lanjut Supratman, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah lain di kemudian hari. Masalah lain, berdampak pada produksi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan yang semakin tinggi.

Sekalipun jaringan narkoba tidak dengan mudah dapat dituntaskan, menurut Supratman, eksekusi mati terhadap Freddy sebagai sosok intelektual penyebaran narkotika di lapas diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum.

"Orang yang sudah divonis saja, memperoleh kekuatan hukum tetap tapi sampai sekarang tidak bisa dieksekusi," tutur Politisi Partai Gerindra itu.

"Kalau begitu tidak menimbulkan efek jera dan keinginan masyarakat lain untuk melakukan tindakan yang sama," kata dia.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, persiapan di lapangan terkait eksekusi mati tahap tiga terhadap terpidana mati kasus narkoba sudah rampung.

Eksekusi akan dilakukan di Lapas Nusakambangan, Cilacap. Pihak kejaksaan sudah menyiapkan rohaniawan, regu tembak dan dokter.

"Persiapan di lapangan sudah oke," kata Prasetyo di Jakarta, Senin (18/7/2016). (Baca: Persiapan Eksekusi Rampung, Jaksa Agung Tinggal Tunggu PK Para Terpidana Mati)

Namun, Prasetyo mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu sejumlah terpidana yang mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Adapun Mahkamah Agung telah menolak peninjauan kembali yang diajukan terpidana mati kasus narkotika Freddy Budiman.

Dalam putusan MA yang tertera dalam web kepaniteraan.mahkamahagung.go.id dinyatakan bahwa MA menerima pelimpahan pengajuan PK dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 13 Juli 2016.

Pengajuan PK didaftarkan oleh pengacara Freddy, Untung Sunaryo. Majelis hakim dalam sidang ini diketahui hakim Andi Samsan Nganro dan dua hakim anggota yakni Salman Luthan, dan Syarifuddin.

Dengan demikian, putusan ini menyatakan Freddy tetap divonis mati sebagaimana putusan pengadilan sebelumnya. (Baca: PK Ditolak, Freddy Budiman Tetap Dihukum Mati)

Freddy divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 2012 karena "mengimpor" 1,4 juta butir ekstasi dari Tiongkok.