Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gengsi hingga Cegah Efek Samping, Alasan RS Swasta Gunakan Vaksin Impor

Kompas.com - 19/07/2016, 19:35 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa rumah sakit swasta memilih menggunakan vaksin impor daripada vaksin buatan PT Bio Farma yang diproduksi di dalam negeri, meski berisiko terjadi kelangkaan. Rumah sakit swasta dinilai memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan produsen vaksin.

"Kadang yang impor diperlukan juga, misal rumah sakit swasta, impor kan biasanya lebih mahal, barangkali ada faktor gengsi juga di situ," ujar Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Bambang Supriyanto, dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

(Baca: Ini 14 Rumah Sakit yang Pakai Vaksin Palsu)

Selain itu, menurut Bambang, terkadang rumah sakit swasta memilih vaksin impor karena mengurangi efek samping yang ditimbulkan. Misalnya, vaksin impor tidak menimbulkan demam pada anak.

Sementara, vaksin buatan PT Bio Farma sedikit menimbulkan demam. Padahal, kualitas dan manfaat yang dihasilkan sama.

"Ini yang sering disalahartikan, semua bisa menimbulkan efek samping, tapi persentasenya memang berkurang (yang vaksin impor)," kata Bambang.

(Baca: Anggaran Vaksin hingga Rp 1,2 Triliun, Kemenkes Bantah Isu Kelangkaan)

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes yang juga Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu, Maura Linda Sitanggang mengatakan, terdapat sedikit perbedaan dalam kandungan vaksin buatan Bio Farma dan vaksin impor.

Menurut Linda, vaksin buatan Bio Farma menggunakan bahan khusus yang secara teknis disebut whole cell. Sementara, vaksin impor menggunakan aselular, atau sel-sel tertentu.

Linda mengatakan, untuk vaksin dengan aseluler, panas pada anak lebih kecil, sehingga mengurangi efek demam pada tubuh. Meski demikian, vaksin dengan whole cell menimbulkan antibodi, atau daya tahan tubuh lebih tinggi.

"Itu biasa, itu pilihan, tapi semuanya memenuhi kualitas mutu dan keamanan, karena teregister," kata Linda.

Kompas TV Kemenkes Siap Vaksin Ulang Anak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com