Pemerintah Diminta Bergerak Cepat Hentikan Peredaran Vaksin Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Karolin Margret Natasa mengatakan, terungkapnya peredaran vaksin palsu di Indonesia sangat memprihatinkan.

Dia meminta pihak berwenang segera bertindak cepat untuk menghentikan peredarannya.

Apalagi, praktik produksi dan distribusi vaksin palsu telah berlangsung sejak 2003.

Bayi yang lahir sejak tahun tersebut diindikasi divaksinasi dengan vaksin palsu.

“Saya minta hasil telusur Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertindak cepat untuk segera mengambil sampel di seluruh Indonesia untuk cek vaksin yang beredar,” ujar Karolin, melalui keterangan tertulis, Kamis (30/6/2016).

“Untuk Kementerian Kesehatan RI, harus segera melakukan pendataan terkait rumah sakit yang kemungkinan telah menggunakan vaksin palsu. Harus ditelusuri distributor vaksin palsu tersebut untuk mengetahui wilayah peredarannya,” lanjut dia.

Karolin mengatakan, jika terbukti sampel tersebut positif palsu, ia meminta pemerintah, Bareskrim, dan pihak berwenang lainnya untuk menarik semua vaksin yang saat ini beredar, dan menggantinya dengan vaksin yang asli dan dipastikan aman.

Hal ini penting untuk menjamin keamanan dan perlindungan kesehatan bayi dan balita Indonesia. 

Hingga saat ini, 194 negara, termasuk Indonesia, menyatakan bahwa imunisasi terbukti aman dan bermanfaat untuk mencegah sakit berat, wabah, cacat, dan kematian akibat penyakit berbahaya.

Jika vaksin yang digunakan terindikasi palsu, maka akan membahayakan kesehatan bayi dan balita tersebut.

Oleh karena itu, Karolin meminta untuk dilakukan vaksinasi ulang di daerah yang diduga menjadi lokasi beredarnya vaksin palsu.

"Untuk perencanaan kesehatan tahun depan, harus disiapkan program vaksinasi ulang bagi daerah-daerah yang terindikasi vaksin palsu beredar. Kami ingin anak-anak Indonesia mendapatkan manfaat sebenarnya dari diberikannya vaksinasi ini,” kata Karolin.

Efek jangka panjang dari vaksin palsu terhadap beberapa indikator kesehatan di Indonesia mungkin saja dirasakan beberapa tahun yang akan datang.

"Sebab vaksin palsu tidak dapat melindungi anak-anak dari penyakit-penyakit berbahaya yang seharusnya dapat dicegah dengan vaksinasi,” tutur Karolin.