Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Nur Wahid: Pak Ruki Tentu Tak Asal Ngomong soal Sumber Waras

Kompas.com - 25/06/2016, 20:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nurwahid mendukung langkah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki yang angkat bicara soal kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Pak Ruki tentu tidak asal ngomong. Karena KPK periode beliau yang minta audit investigasi. Pak Ruki tak akan gambling dengan kredibilitasnya," kata Hidayat di Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Hidayat pun mendorong agar ada pertemuan lanjutan antara pimpinan KPK saat ini dengan pimpinan KPK periode sebelumnya untuk duduk bersama. Sebab, jelas ada perbedaan pandangan antara pimpinan KPK saat ini dan KPK yang dipimpin Ruki periode lalu.

Ruki sebelumnya menyebut ada indikasi kerugian negara dalam audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras. Namun, KPK saat ini menyebut tidak ditemukan kerugian tersebut.

"Rakyat sudah terlanjur paham mengenai masalah ini. Jadi kredibilitas KPK yang dipertaruhkan," ucap Wakil Ketua MPR ini.

Hidayat tak menampik, dengan kasus sumber waras yang masih belum jelas ini, maka pintu bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja untuk diusung oleh PKS pada Pilgub 2017 akan semakin tertutup.

"Sejak dari awal juga PKS menegaskan, kami parpol tak dukung perseorangan. Ini bukan SARA, tapi pilihan politik," ucap Hidayat.

Taufiequrachman Ruki yang kini menjadi Ketua Mahkamah PPP dan digadang-gadang sebagai cagub DKI sebelumnya buka suara soal kasus Sumber Waras. Ruki menceritakan, audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan berawal saat laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda DKI tahun 2014 terbit.

"Ada temuan nomor 30 saya ingat karena saya teliti betul kesimpulan temuan itu antara lain mengatakan bahwa pembelian Rumah Sakit Sumber Waras telah mengakibatkan Pemda DKI sebesar Rp 191miliar," kata Ruki di Masjid Baiturahman, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/6/2016) malam. (Baca: Taufiequrachman Ruki Buka Suara soal Penyelidikan RS Sumber Waras di KPK)

Ruki mempelajari laporan hasil pemeriksaan tersebut dari perspektif auditor. Ia pun melihat adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut. Ia pun memerintahkan penyelidik KPK untuk melakukan penyelidikan.

Ruki juga meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi untuk menjelaskan apakah ada fraud atau kecurangan yang menimbulkan kerugian negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com