Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Baru Diminta Tuntaskan Tunggakan Penyidikan Kasus Korupsi

Kompas.com - 18/06/2016, 14:34 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menyarankan agar Kepala Polri pengganti Jenderal Badrodidin Haiti dapat lebih mengedepankan pemberantasan korupsi.

Secara khusus, Komjen Tito Karnavian diharapkan dapat menuntaskan tunggakan penyidikan kasus korupsi.

"Yang paling penting itu tunggakan perkara korupsi di Polres, Mabes, terutama di Bareskrim yang belum selesai oleh penyidik kepolisian. Ini yang jadi tugasnya kapolri baru," ujar Febri saat ditemui di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/6/2016).

Sebagai contoh, untuk saat ini saja di Badan Reserse Kriminal Polri, setidaknya terdapat 20 kasus korupsi yang belum terselesaikan.

Beberapa di antaranya seperti, kasus kondensat, kasus Pertamina Foundation, kasus pengadaan UPS, hingga kasus korupsi di PT Pelindo.

Febri berharap, penuntasan kasus-kasus korupsi menjadi salah satu poin yang ditekankan kepada calon kapolri saat mengikuti uji kelayakan di Komisi III DPR RI.

"Sebaiknya ditanyakan kepada calon kapolri, nanti itu bagaimana tunggakan perkara banyak yang belum selesai, tapi duitnya (anggarannya) habis juga," kata Febri.

Presiden Joko Widodo telah menunjuk nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tito Karnavian sebagai calon tunggal kapolri.

Ketua DPR RI Ade Komarudin menyebut Jokowi menyerahkan nama Tito ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Penggantian kapolri ini menyusul purnatugas Jenderal (Pol) Badrodin Haiti yang memasuki usia pensiun.

Kompas TV Pencalonan Tito Terus Dapat Dukungan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com