JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono, menghargai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri.
Menurut pria yang akrab di sapa Ibas itu, pemilihan sosok pengganti Jenderal Badrodin Haiti merupakan hak prerogatif presiden. Ibas berharap, Tito bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
"Kami berharap siapapun pemimpin kepolisian yang sudah dikirimkan namanya, yaitu, komjen Tito Karnavian Insya Allah beliau bisa jalankan tupoksinya secara baik dan benar dan membuat polisi berwibawa dan jalankan visi misinya baik jangka pendek atau panjang," ujar Ibas, dalam acara buka bersama di Tangerang, Kamis (16/6/2016).
(Baca: Uji Tito Karnavian, DPR Harus Klarifikasi Rekam Jejak, Bukan Cuma Wawancara)
Menurut Ibas, pemilihan kapolri sebaiknya dijauhkan dari politisasi. Dengan demikian, polisi bisa selalu bersikap independen dan terus mereformasi diri menjadi lebih baik ke depannya.
"Kami yakin kepolisian akan mereformasi tubuhnya dan menjadi bagian yang membanggakan bagi setiap kepolisian karena anggota parlemen juga butuh perlindungan, kenyamanan, dan pengayoman serta profesional, modern dan berwibawa," kata dia.
Terkait uji kelayakan dan kepatutan yang akan digelar pekan depan, Ibas mengatakan, Partai Demokrat akan mengikuti prosesnya. "Ya secara pribadi fraksi demokrat akan ikuti prosesnya dalam fit and propertes akan ditanyakan pertanyaan beragam agar calon kapolri itu bisa mengemban amanah di kemudian hari," kata dia.
Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Tito Karnavian menjadi calon tunggal kepala Polri. Penggantian kapolri menyusul purna tugas Jenderal (Pol) Badrodin Haiti yang memasuki usia pensiun.
Tito baru dilantik Jokowi sebagai Kepala BNPT pada 16 Maret 2016. Pangkat Tito pun baru dinaikkan menjadi bintang tiga pada 12 April 2016.
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi mengungkapkan, salah satu pertimbangan Presiden memilih Tito Karnavian adalah untuk meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat.
(Baca: Anggota Komisi III DPR Berharap Tito Mampu Tingkatkan Profesionalisme Polri)
Johan menambahkan, langkah Jokowi menunjuk Tito juga sudah berdasarkan masukan berbagai pihak, baik Kompolnas, Polri, maupun publik.
"Nama Tito Karnavian adalah salah satu dari beberapa nama yang diajukan oleh Kompolnas kepada Presiden," kata Johan.
Presiden juga ingin memperbaiki kualitas penegakan hukum, terutama terhadap kejahatan luar biasa, seperti terorisme, narkoba, ataupun korupsi.