Kompas.com - 16/06/2016, 20:18 WIB
Kontras, Imparsial dan Pusat Kajian Keamanan Migrasi dan Perbatasan menggelar jumpa pers di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2016. Mereka menyoroti persoalan privilese dalam militer yang berpotensi mengancam kebebasan sipil dan HAM. Kristian ErdiantoKontras, Imparsial dan Pusat Kajian Keamanan Migrasi dan Perbatasan menggelar jumpa pers di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2016. Mereka menyoroti persoalan privilese dalam militer yang berpotensi mengancam kebebasan sipil dan HAM.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Kajian Keamanan, Migrasi dan Perbatasan (PK2MP) Mufti Makaarim mengatakan, DPR harus serius menggali rekam jejak calon tunggal Kapolri, Komjen Tito Karnavian, dalam uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan pekan depan.

Tito diajukan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri pada Rabu (15/6/2016) kemarin.

DPR, kata Mufti, harus menggali tak hanya prestasi, tetapi juga catatan buruknya.

"Fit and proper test di DPR lebih kayak wawancara kerja. Masih pada profiling. Mestinya ada proses klarifikasi. 'Menurut data kami, Saudara pernah begini'," ujar Mufti, dalam diskusi di Kantor Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Jakarta, Kamis (16/6/2016).

Mufti mengatakan, DPR juga harus berinisiatif menampung masukan dari masyarakat mengenai rekam jejak Tito.

Jika ada catatan buruk selama bekerja di kepolisian, hal itu bisa diklarifikasi saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Misalnya, kata dia, masyarakat mengecam tindakan Tito yang menertibkan demonstrasi di Papua selama menjadi Kapolda di sana.

Atau dugaan kriminalisasi terhadap aktivis Lembaga Bantuan Hukum semasa menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

"Nanti itu akan jadi bahan fit and proper test. Kalau skornya tidak meyakinkan untuk diteruskan, maka bisa jadi dasar meminta presiden untuk ajukan kandidat baru," kata Mufti.

Dengan cara ini, menurut dia, publik berhak diberi ruang untuk menilai calon Kapolri.

Hal ini penting dilakukan karena Polri adalah institusi pelayan masyarakat dan menjamin keadilan hukum di Indonesia.

"Kalau jadi Kapolda trennya represif jangan sampai jadi Kapolri represif juga. Jangan sampai tidak ada korelasi akademik cemerlang dengan behavior yang kontradiktif dengan gagasan polisi," kata Mufti.

Kompas TV DPR Mulai Proses Pencalonan Tito
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Nasional
Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Nasional
Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Nasional
Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Nasional
Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Nasional
Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Nasional
Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.