Bertemu Menlu dan Menkumham, TKI di Hongkong Keluhkan Masalah Paspor

JAKARTA, KOMPAS.com — Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Hongkong menyampaikan keluhan pelayanan perpanjangan paspor kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Mereka mengeluhkan penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang mengakibatkan lambatnya proses pembuatan paspor.

WNI diharuskan datang dua kali ke perwakilan Indonesia di negara setempat.

Selain itu, di Hongkong, penerapan sistem baru tersebut menyebabkan terjadinya penahanan sejumlah TKI oleh otoritas Hongkong akibat terjadinya perubahan data paspor.

Menanggapi keluhan itu, Yasonna mengatakan, penerapan SIMKIM bertujuan untuk membuat paspor Indonesia sesuai kualitas standar internasional.

"Penerapan SIMKIM adalah upaya pemerintah membuat keamanan proses pembuatan paspor lebih baik dan agar paspor Indonesia memenuhi standar internasional," kata Yasonna, di Ruang Ramayana, KJRI Hongkong, Kamis (16/6/2016), seperti yang dikutip dari rilis Kementerian Luar Negeri.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kedatangannya bersama Menkumham merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mengatasi masalah yang timbul dari penerapan SIMKIM.

"Presiden meminta saya dan Menkumham segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak sampingan penerapan SIMKIM," ucap Retno.

Retno menegaskan kembali komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melindungi WNI di luar negeri, termasuk TKI.

"Pemerintah bersama teman-teman BMI semua untuk melindungi. Kalau teman-teman menangis, kami juga menangis. Masalah selalu saja ada, tapi pemerintah berkomitmen membantu mencarikan solusinya," kata Retno.