Kepada Tito, Jokowi Titipkan Tugas Reformasi Polri

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tito Karnavian, Rabu (22/6/2016) mendatang.

Jelang uji kelayakan dan kepatutan tersebut, Tito mengaku telah menyiapkan bahan-bahan yang yang harus dikerjakan, termasuk program yang disusunnya jika lolos uji kelayakan dan menjadi kepala Polri menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti.

Salah satunya adalah soal reformasi Polri. Tugas ini menjadi pesan langsung Presiden Joko Widodo kepada Tito.

"Yang paling utama beliau (Jokowi) menginginkan reformasi Polri," tutur Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

(Baca: Tito Karnavian, Jenderal Bintang Tiga Termuda dengan Segudang Prestasi)

Calon tunggal kepala Polri ini menyatakan tak hanya program jangan pendek, tetapi juga jangka panjang telah disiapkannya.

Program hingga lima tahun tersebut disusunnya agar siapa pun yang menggantikan posisinya kelak mampu mengikuti pola kerja dan program yang telah disiapkannya.

Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Tito Karnavian menjadi calon tunggal kepala Polri. Penggantian kepala Polri menyusul purnatugas Jenderal (Pol) Badrodin Haiti yang memasuki usia pensiun.

(Baca: Muluskah Jalan Tito Karnavian Jabat Tribrata 1?)

Tito baru dilantik Jokowi sebagai Kepala BNPT pada 16 Maret 2016. Pangkat Tito pun baru dinaikkan menjadi bintang tiga pada 12 April 2016.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi mengungkapkan, salah satu pertimbangan Presiden memilih Tito Karnavian adalah untuk meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat.

Johan menambahkan, langkah Jokowi menunjuk Tito juga sudah berdasarkan masukan berbagai pihak, baik Kompolnas, Polri, maupun publik.

(Baca: Kisah tentang Tim yang Dipimpin Tito Karnavian Saat Mencari Tommy Soeharto)

"Nama Tito Karnavian adalah salah satu dari beberapa nama yang diajukan oleh Kompolnas kepada Presiden," kata Johan.

Presiden juga ingin memperbaiki kualitas penegakan hukum, terutama terhadap kejahatan luar biasa, seperti terorisme, narkoba, ataupun korupsi.