Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Minta Masyarakat Tidak Desak Presiden Segera Tentukan Calon Kapolri

Kompas.com - 13/06/2016, 13:38 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bagian Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto meminta masyarakat untuk tidak menyikapi secara berlebihan soal pencalonan kepala Polri. Ia meyakini Presiden Joko Widodo telah memiliki perencanaan yang matang untuk mengumumkan calon pilihannya.

"Kami berharap masyarakat tidak memaksakan Bapak Presiden segera. Beliau pasti sudah mempertimbangkan siapa dan kapan beliau mengirimkan nama," ujar Agus di Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Agus berharap, dalam waktu dekat, pertanyaan masyarakat soal calon kepala Polri bisa segera terjawab. Apa pun keputusan Presiden nanti, kata dia, tentunya pilihan terbaik untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

(Baca: Ini Profil Tujuh Jenderal Bintang Tiga yang Masuk Bursa Calon Kapolri)

"Kami harap masyarakat tidak perlu terlalu terburu-buru dan berandai-andai kalau Kapolri ini nanti akan begini, begini," kata Agus.

"Siapa pun Kapolrinya pasti beliau akan berusaha untuk semua akan tercurah pada layanan masyarakat," kata dia.

Setidaknya, ada tujuh jenderal bintang tiga yang mengisi bursa calon kepala Polri.

(Baca: Buya Syafii: Jokowi Harus Berani Ambil Risiko soal Jabatan Kapolri)

Pihak Istana menyebut Presiden Jokowi sudah menerima nama kandidat kepala Polri beserta pertimbangannya dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Namun, hingga saat ini, Presiden belum memutuskan apa pun terkait jabatan kepala Polri.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak harus memilih kepala Polri berdasarkan usulan Kompolnas.

Menurut dia, Presiden memiliki kewenangan untuk memilih nama di luar rekomendasi. Kompolnas pun enggan terbuka soal nama-nama calon kepala Polri yang diajukan lantaran tak ingin membuat gaduh.

Kompas TV Siapa yang Akan Gantikan Badrodin Haiti?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com