Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Jabatan Kapolri, Buya Syafii Minta Jokowi Tak Lagi Habiskan Energi seperti Dulu

Kompas.com - 13/06/2016, 04:00 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif mewanti-wanti Presiden Joko Widodo untuk memilih orang yang tepat untuk menjabat kepala Polri.

Menurut dia, ada kecenderungan nama-nama dalam bursa calon Kapolri telah ditunggangi muatan politis.

"Harus diperhitungkan internal polisi dan juga nanti ini jangan sampai kalau rebutan parpol-parpol. Itu yang saya tidak suka," ujar Syafii di Jakarta, Minggu (12/6/2016).

Syafii mengatakan, semestinya seorang Kapolri mengutamakan kepentingan negara dan loyal pada Presiden. Jika dikuasai kekuatan politik tertentu, pasti akan rusak penegakan hukum di Indonesia.

(baca: Ini Profil Tujuh Jenderal Bintang Tiga yang Masuk Bursa Calon Kapolri)

"Pertarungan kepentingan banyak sekali. Polisi tidak boleh jadi partisan," kata dia.

Jokowi diminta mencermati betul rekam jejak para calon. Menurut Syafii, sulit mencari sosok yang berintegritas dan 100 persen bersih secara hukum dan beban masa lalu.

"Memang tidak mudah. Pesiden harus tegas, lihat komitmennya kepada tugas dan kemudian orang ini lebih mementingkan negara atau tidak," kata Syafii.

(baca: "Jokowi Jangan Pilih Kapolri yang Kontroversial dan Menuai Polemik")

Syafii tidak ingin terjadi lagi polemik seperti saat Komjen Budi Gunawan hendak dijadikan Kapolri. Ia tersandung masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi dan membuat dua instansi penegak hukum itu bersitegang.

"Kalau tidak, repot. Apalagi kalau ada rekening gendut lah, berkelahi dengan KPK lah, menghabiskan energi," lanjut dia.

Saat pemilihan kepala Polri pada Januari 2015, Jokowi mengusulkan Budi Gunawan kepada DPR. Namun, Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

(Baca: Perpanjangan Masa Jabatan Kapolri Dinilai Ganggu Regenerasi Polri)

Jokowi pun akhirnya membatalkan pelantikan Budi meski yang bersangkutan sudah lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR dan memenangi gugatan di praperadilan.

Akhirnya Jokowi menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri dan internal Polri memutuskan Budi Gunawan menjadi Wakapolri.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com