Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Diminta Jangan Dukung Calon Kapolri

Kompas.com - 10/06/2016, 19:08 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Militer dan Keamanan, Kusnanto Anggoro mengemukakan calon Kepala Polri (Kapolri) sudah seharusnya tak terafiliasi dengan partai politik (parpol). Kapolri harus figur independen.  

Independensi diperlukan demi menjaga integritas dan profesionalitas Kapolri dan Polri sebagai lembaga. Artinya, jangan ada dukungan dari partai politik terhadap sosok calon Kapolri. 

"Mutlak diperlukan seseorang yang mempunyai integritas, kualifikasi mulai dari kejujuran sampai profesionalisme dan bersifat netral terhadap polotik," ujar Kusnanto dalam sebuah acara diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/6/2016).

Partai politik dalam konteks ini, kata Kusnanto, berperan lebih kepada pengingat kepada presiden yang punya hak prerogatif memilih calon Kapolri. Parpol juga bisa menjadi penyambung lidah rakyat soal isu-isu pergantian Kapolri. 

(baca: Komisi III Ingatkan Jokowi Paling Lambat Ajukan Nama Calon Kapolri Pekan Depan)

Aspirasi tersebut kemudian bisa disampaikan kepada pemerintah melalui parpol. Tak hanya parpol, lembaga swadaya masyarakat, aktivis termasuk pelaku media massa juga bisa mengambil peran yang sama: menyalurkan pemikiran publik.

"Kita harap kapolri yang sekarang lebih bisa menstabilkan bangsa," kata dia.

Sejumlah nama kembali mencuat sebagai calon kapolri menjelang suksesi di tubuh kepolisian. Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti akan memasuki masa pensiun pada akhir bulan depan. Sempat muncul wacana perpanjangan jabatan Kapolri karena dianggap belum ada calon yang menonjol.

Anggota Komisi III asal Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu berpendapat berbeda. Ia menilai, ada tujuh jenderal bintang tiga yang layak dinominasikan sebagai calon kapolri. Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Tito Karnavian.

(baca: Masinton: Budi Gunawan Layak Jadi Calon Kapolri, Masalah Hukumnya "Clear and Clean")

Lalu, Lembaga Pendidikan Polri Komjen Pol Syafruddin, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno, dan Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Pol Suhardi Alius.

"Bila kepemimpinan Jenderal Badrodin tidak diperpanjang, maka Wakapolri Budi Gunawan sangat tepat untuk menduduki jabatan Kapolri," kata Masinton, di Kompleks Parlemen, Senin (23/5/2016).

Kompas TV 7 Nama Ini Masuk Bursa Calon Kapolri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com