Keputusan Akhir soal Rasionalisasi PNS Ada di Tangan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsi Yuddy Chrisnandi mengatakan, rasionalisasi 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan angka yang ditawarkan oleh kementeriannya.

Angka tersebut merupakan hasil kajian bahwa idealnya jumlah PNS adalah 1,5 persen dari jumlah penduduk atau 3,5 juta orang.

Sementara, jumlah PNS yang ada saat ini 4,5 juta. Ada kelebihan sebesar 1 juta orang.

"Ini akan kami sampaikan kepada Presiden dalam bentuk format kebijakan yang dibahas di rapat kabinet. Keputusan akhir di Presiden. Jadi angka 1 juta itu angka simulasi yang kami tawarkan, rasio pegawai yang pas untuk memenuhi kebutuhan Indonesia," kata Yuddy, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

(Baca: Menteri PAN-RB: Banyak PNS yang Tak Masuk Kerja 100 Hari dalam Setahun)

Rasionalisasi akan dilakukan dengan jangka panjang, yakni menunggu PNS memasuki masa pensiun dan melakukan moratorium terhadap perekrutan PNS selama beberapa tahun ke depan.

Dengan dikuranginya jumlah PNS, maka negara tidak akan terbebani dengan belanja pegawai yang besar.

Di sisi lain, banyak PNS yang tidak produktif dan bermalas-malasan.

"Kan gaji PNS sekarang sudah lebih baik dibanding 10 tahun lalu. Ada tunjangan kinerja, bahkan PNS di Jakarta berkali lipat. Bagaimana mungkin negara mengeluarkan uang begitu besar apabila disiplin rendah, pelayanan buruk,"  kata Yuddy.

Dengan berkurangnya belanja negara, lanjut Yuddy, maka anggaran bisa digunakan untuk belanja modal.

"Untuk pembangunan yang perlu ditekankan belanja modalnya," ujar Yuddy.