Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PAN-RB: Banyak PNS yang Tak Masuk Kerja 100 Hari dalam Setahun

Kompas.com - 07/06/2016, 14:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsi Yuddy Chrisnandi mengatakan, rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1 juta orang dlatarbelakagi banyaknya PNS yang tidak produktif dalam bekerja.

Berdasarkan laporan yang diterima Yuddy, banyak PNS yang tak hadir sampai 100 hari dalam setahun.

"Dari laporan yang masuk ke saya, banyak PNS yang absen sampai 100 hari dalam setahun. Tiga puluh lima hari absen saja bisa kena sanksi, 45 hari bisa diberhentikan. Ini bisa 100 hari tidak masuk," kata Yuddy, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Yuddy mengatakan, jumlah PNS idealnya adalah 1,5 persen dari jumlah penduduk atau hanya 3,5 juta orang.

Sementara, di Indonesia saat ini ada 4,5 juta PNS. Jumlah tersebut dinilai tidak ideal dan membuat banyak PNS bermalas-malasan.

"Secara simulasi kita kelebihan 1 juta PNS. Nah bagaimana menguranginya tentu bisa dilakukan dengan kebijakan rasionalisasi dan retribusi yang disarankan oleh Wakil Presiden dan Presiden," ucap dia.

Yuddy menekankan, rasionalisasi PNS ini bukan dengan cara pemutusan hubungan kerja, melainkan menunggu PNS yang pensiun dan tidak merekrut PNS baru hingga beberapa tahun ke depan.

"Pak Presiden sampaikan bahwa tiap tahun ada PNS yang pensiun 120 ribu sehingga 3 tahun ke depan yang pensiun sekitar 500 ribu orang. Dengan pendekatan moratorium yang jadi kebijakan pemerintah berarti pegawai kita tahun 2019 tinggal 4 juta," kata Yuddy.

Kompas TV 1 Juta PNS Dirumahkan dalam Tiga Tahun?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com