Hasil Simposium Melawan PKI Juga Akan Dilaporkan ke Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan menunggu hasil rekomendasi simposium melawan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1-2 Juni mendatang.

Rekomendasi simposium melawan PKI yang dimotori oleh sekelompok purnawirawan TNI itu akan dilaporkan ke Presiden dan dibandingkan dengan hasil rekomendasi Simposium Tragedi 1965 yang telah digelar Lemhanas dan Kemenko Polhukam beberapa waktu lalu.

"Kami tunggu. Masih ada rekomendasi satu lagi dari simposium besok. Setelah itu baru kami bandingkan, kami bikin sendiri," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Menurut Luhut, tak masalah jika hasil rekomendasi kedua simposium tersebut berbeda. Dia pun enggan memberikan bocoran apa hasil rumusan rekomendasi Simposium Nasional Tragedi 1965 yang telah diserahkan Gubernur Lemhanas Agus Widjojo selaku Ketua Pengarah.

"Ya belum elok saya buka, nanti nyontek. Biar saja dulu independen," tutur Luhut.

"Kalau dapat (rekomendasi dari Simposium anti komunis) paling Minggu ini, nanti kami satukan, laporkan kepada Presiden. Nanti keputusan akhir Presiden baru saya sampaikan," ujar dia.

Luhut mengaku sudah dapat pemberitahuan dari panitia simposium melawan PKI tersebut, dan berencana akan hadir. 

Sedangkan terkait penyelidikan pelanggaran HAM berat masa lalu oleh tim Kejaksaan Agung, menurut Luhut, juga telah rampung. Hasil penyelidikan tersebut juga akan disampaikan ke Presiden.

"Itu sudah selesai, jadi sekarang kami kondisikan dari Kejagung, simposium satu dan simposium satunya lagi. Jadi ini ada tiga, saya rasa sudah cukup. Jadi hasilnya (penyelesaian) nanti yudisial atau non yudisial," kata dia.