Pemerintah Diminta Tetap Dukung Penyelenggaraan Simposium Tandingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta turut mendukung rencana purnawirawan TNI untuk menyelenggarakan simposium melawan PKI yang direncanakan akan diselenggarakan Juni 2016.

Simposium melawan PKI ini dinilai sebagai tandingan Simposium Tragedi 1965 yang sebelumnya sudah digelar pemerintah.

"Saya rasa fair saja. Pemerintah harusnya berlaku adil saja," ujar Rohaniwan sekaligus Pengamat Sosial Romo Benny Susetyo seusai acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Minggu (29/5/2016).

Menurutnya, ide mengadakan simposium tandingan merupakan hak para Purnawirawan.

Indonesia sebagai negara demokrasi idealnya tak melarang warganya untuk meluruskan dan mengungkapkan sejarah.

Ia pun menyetujui adanya pembentukan tim pencari kuburan masal yang diinisiasi pemerintah.

Pengungkapan kebenaran, menurutnya, harus berdasarkan data dan fakta.

"Kalau memang buktinya ada ya dicari. Jadi negara dalam hal ini pemerintah, dalam mengungkapkan kebenaran harusnya mengungkapkan fakta sejarah. Dari situlah kita berangkat," tutur dia.

Sebelumnya, Ketua DPP Gerakan Bela Mayjen TNI (Purn) Budi Sujana mengatakan, diperlukan obyektivitas dan keterbukaan untuk meluruskan sejarah.

"Kami minta tolong, kalau mau bikin (simposium rekonsiliasi) mari bikin yang sama-sama, panitia sama banyak, pembicara seimbang," ujarnya.

Begitu pun dengan korbannya, kata Budi, tak hanya korban setelah 1965. Namun, juga digali penyebabnya dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 1948.