Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditunjuk Jadi Pengurus Golkar, Nusron Wahid Akan Konsultasi ke Jokowi

Kompas.com - 30/05/2016, 16:24 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto mengangkat Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid sebagai Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I meliputi wilayah Jawa dan Sumatera.

Nusron Wahid pun mengaku akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan apakah dia boleh merangkap jabatan.

"Saya serahkan semuanya sama Pak Jokowi," ujar Nusron di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/5/2016).

"Setelah ini diumumkan, saya terima SK. Langkah selanjutnya saya menghadap Pak Jokowi sebagai presiden yang mengangkat saya," kata dia.

Nusron mengaku, sebenarnya dirinya tidak bermasalah jika diizinkan merangkap jabatan. Ia yakin bisa menghindari konflik kepentingan antara BNP2TKI dan Partai Golkar.

"Insya Allah saya bisa jaga amanah, kapan batas partai dan kapan batas ormas. Kan selain di Golkar, (saya) ini kan NU juga," tutur Nusron.

Meski begitu, Nusron menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Dia mengaku tidak keberatan jika harus memilih untuk meninggalkan salah satu jabatan nantinya.

"Dua-duanya kepercayaan, menurut saya," kata mantan Ketua GP Ansor tersebut.

Dua menteri ditunjuk Tim Formatur Partai Golkar sebagai pengurus DPP Partai Golkar. Selain Nusron, nama lain yang ditunjuk adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

Adapun Luhut diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar. (Baca: Luhut dan Nusron Wahid Masuk dalam Kepengurusan Golkar)

Menurut Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid, alasan utama keduanya dimasukkan ke dalam kepengurusan lantaran mereka merupakan kader Golkar yang memiliki konstituen yang jelas di daerah.

Kompas TV Siapa Sajakah Pengurus Baru Golkar?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com