Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BKN: Data 7.000 PNS Masih Misterius

Kompas.com - 27/05/2016, 12:42 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan saat ini masih ada data 7.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang masih misterius. Hal ini karena mereka tidak melakukan pendaftaran ulang PNS, dan dikhawatirkan mendapatkan gaji meski tidak benar-benar bekerja sebagai abdi negara.

"Kami tidak ingin orang-orang yang tidak jelas ini dibayar oleh rakyat. Jadi kami ingin bersihkan data-data itu," kata Bima usai menggelar Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Awalnya, BKN mendata ada 56.620 PNS yang misterius pada tahun 2015. Ketika itu, BKN padahal sudah menerapkan sistem pendaftaran ulang secara elektronik, berbeda dengan masa Orde Baru dan 2013 yang masih menggunakan cara manual sehingga banyak kekeliruan data.

Setelah ditelusuri, data PNS misterius kini menyusut menjadi 21.000 PNS. Dari jumlah itu, Bima memperkirakan sekitar 14.000 PNS masih bisa ditelusuri keberadaannya berdasarkan nama, alamat, dan nomor rekening.

Sementara sisanya yakni 7.000 PNS itulah yang menjadi persoalan karena sulit ditelusuri datanya. Mereka pun tidak mendaftar ulang.

"Kami sisir lagi. Ternyata ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pensiun belum dilaporkan, ada yang sudah berhenti keinginan sendiri. Ada yg menjadi pejabat negara, anggota DPR, DPRD, Bupati. Ada yang kemudian sakit permanen," ucap Bima.

Bima menuturkan, BKN akan memproses secara hukum bila terbukti ditemukan tindak pidana pemalsuan. Kata dia, BKN tengah melakukan penelusuran satu per satu agar tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Waktu tiga bulan akan dihabiskan untuk proses investigasi ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com