Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Dinilai Masih Lanjutkan Kepemimpinannya di Golkar sebagai Ketua Dewan Pembina

Kompas.com - 18/05/2016, 06:42 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menilai ada kesinambungan kepemimpinan di Partai Golkar dari Aburizal Bakrie ke Setya Novanto.

Kesinambungan itu juga terlihat dengan posisi Aburizal saat ini, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

"Tapi diberikan nuansa baru, yaitu kebersamaan dengan yang lain. Sehingga orang muda tetap mendapatkan ruang di kepengurusan," kata Siti saat dihubungi Kompas.com, Selasa (17/5/2016).

Menurut Siti, kepemimpinan di tubuh Partai Golkar akan lebih dipegang oleh Dewan Pembina. Menurut dia, Setya Novanto seperti menjabat ketua harian.

"Iya, day to day diserahkan kepada Novanto cs. Novanto tidak single. Ia ditopang oleh kekuatan dari para calon ketum yang kemarin belum lolos. Mereka itu bersepakat kemarin itu kalau saya saksikan secara cermat," ucap Siti.

Siti mengatakan, Golkar diri sedang berada dalam kondisi terpuruk setelah mengalami dualisme kepengurusan selama lebih dari setahun.

Untuk mengatasinya, kata dia, Golkar pun membangun kepemimpinan secara kolektif.

"Ending-nya mensyaratkan siapa pun yang keluar menjadi ketua umum itu juga harus mengadopsi semua kekuatan. Sehingga Golkar menjadi satu kesatuan keluarga besar yang solid," tutur Siti.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, struktur Dewan Pembina Partai Golkar yang ada saat ini berbeda dengan yang ada saat kepemimpinan Soeharto pada era Orde Baru.

Kewenangan Dewan Pembina saat ini, lanjut dia, tidak sebesar kewenangan pada era Soeharto.

"Kalau Pak Harto bisa batalkan keputusan, kalau saya enggak bisa," kata Aburizal, Selasa.

Dewan Pembina nantinya akan memberikan rekomendasi kepada DPP terkait hal strategis, termasuk penentuan calon presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara.

Rekomendasi dari Dewan Pembina juga tidak mengikat dan tidak harus dijalankan oleh DPP Golkar.

"Tapi ditulis di situ, harus diperhatikan secara sungguh-sungguh," ujar Aburizal.

Kompas TV Novanto Mampu Akhiri Konflik Golkar?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com