Gatot Tak Mau Tanggapi Simposium Tandingan Melawan PKI yang Digagas Purnawirawan TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo enggan menanggapi rencana sejumlah Purnawirawan TNI menggelar simposium tandingan untuk melawan PKI.

Simposium ini menjadi tandingan dari simposium korban tragedi 1965 yang sebelumnya digelar.

"Kalau saya mengomentari simposium itu, saya capek, deh," ujar Gatot, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/5/2016).

Gatot mengatakan, dia tidak dalam kapasitas mengomentari hal itu karena masih menjadi prajurit aktif.

(Baca: Menhan Bantah Dukung Penyelenggaraan Simposium Lawan PKI)

Dia tidak mau mencampuri apa yang dilakukan purnawirawan TNI asal tidak menyalahi aturan hukum.

"Sekarang kan simposium apa saja. Asal ada izin kepolisian boleh-boleh saja," kata Gatot.

Rencananya, simposium tandingan ini akan digelar pada 1 dan 2 Juni 2016 mendatang.

Para pensiunan TNI ini menganggap simposium sebelumnya tidak mengakomodasi semua pihak, sehingga mereka memutuskan untuk membentuk simposium lain.

Ketua DPP Gerakan Bela Mayjen TNI (purn) Budi Sujana mengatakan, jika ingin meluruskan kasus 1965, harus objektif dan terbuka dengan seluruh pihak.

"Kami minta tolong, kalau mau bikin (simposium rekonsiliasi) mari bikin yang sama-sama, panitia sama banyak, pembicara seimbang," ujar Budi.

Begitu pula dengan korban 1965. Tak hanya korban setelah 1965, namun juga digali penyebabnya dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 1948.

Budi berharap, simposium melawan PKI tersebut bisa dihadiri berbagai golongan dan pihak untuk meyakinkan bahwa bangsa Indonesia mampu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila dari rongrongan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

(Baca: Simposium 1965 Dinilai Sia-sia Tanpa Penyelesaian Konkret)

Para purnawirawan ini berencana meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai perwakilan pemerintah, untuk memfasilitasi simposium ini.

Mereka mengklaim Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah mengetahui dan menyetujui rencana ini.

"Kalau tidak (mendukung) ya berarti yang didukung mereka PKI," tutur Budi.