Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Kasus Korupsi oleh Anggota Dewan dan Pemimpin Daerah Marak, Ini Kata Ketua MPR

Kompas.com - 13/05/2016, 17:28 WIB
advertorial

Penulis

Ada satu lagi permasalahan bangsa yang menjadi perhatian Ketua MPR Zulkifli Hasan yaitu korupsi. Ironisnya kasus-kasus korupsi yang ramai terjadi melibatkan begitu banyak kepala daerah dan wakil rakyat. Keprihatinan tersebut disampaikannya pada kesempatan kunjungan ke Pesantren Bahrul Maghfiroh, Malang, Jawa Timur, Jumat (13/5/2016) untuk Sosialisasi Empat Pilar.

Ketua MPR mengatakan salah satu cara untuk meminimalisir oknum anggota wakil rakyat dan pemimpin daerah yang korupsi adalah pendidikan politik yang baik. Wakil rakyat dan pemimpin daerah yang dipilih adalah tanggung jawab pemilihnya juga. "Wakil rakyat dan kepala daerah adalah cerminan rakyatnya, yang pilih DPR dan kepala daerah siapa? Kenapa yang tidak baik dipilih?" ujarnya.

Zulkifli mendorong rakyat agar memilih pemimpin yang berintegritas, berpendidikan, punya visi dan tidak melakukan money politic. Untuk dapat mengidentifikasi pemimpin-pemimpin seperti ini masyarakat perlu diajarkan pendidikan demokrasi.

"Sekarang ini yang populer kan NPWP, nomor piro wani piro. Kalau demokrasi mahal pilkada dan pileg mahal, calon-calon pemimpin ketemu tauke-tauke besar sebelumpemilihan, bagaimana nanti setelah jadi pemimpin. Pasti cari uang agar balik modal. Lima KPK juga tidak cukup!" katanya.

Terkait dengan santer terdengarnya isu kunjungan kerja fiktif para anggota dewan yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah, Zulkifli belum mau menanggapi secara mendalam. "Kita pastikan dulu, kita jangan cepat bereaksi juga dengan berita-berita seperti ini. Kita pastikan dulu," ujarnya. (Adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com