Setjen DPR Kumpulkan Laporan Fraksi soal Kunker Anggota Dewan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti mengatakan, saat ini Setjen DPR sedang mengumpulkan laporan pertanggungjawaban kunjungan kerja anggota Dewan dari masing-masing fraksi.

Hal itu dilakukan menyikapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal kunjungan kerja anggota DPR yang berpotensi rugikan negara Rp 900 miliar.

(baca: BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 900 Miliar dalam Kunker Anggota DPR)

"Jadi BPK periksa ke Setjen, tapi laporan anggota kepada fraksi-fraksi, jadi sekarang Setjen mengumpulkan laporan dari fraksi-fraksi," ujar Winantuningtyastiti di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Menurut dia, kewenangan untuk mengawasi laporan keuangan setiap anggota Dewan berada pada masing-masing fraksi. Fraksi kemudian menyerakan laporan tersebut pada Setjen DPR.

Meski demikian, menurut Winantuningtyas, sebelum BPK merilis adanya potensi kerugian negara, beberapa anggota DPR telah menyerahkan laporan terkait kunjungan kerja.

(baca: ICW: Jangan Sampai Kunker Fiktif DPR Diselesaikan "Secara Adat")

"Sebetulnya, sebelum pemeriksaan BPK, anggota Dewan banyak yang menyerahkan laporan," kata Winantuningtyastiti.

BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 945.465.000.000 dalam kunjungan kerja perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI.

Adanya potensi kerugian negara dalam kunker perseorangan anggota DPR ini kali pertama disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PDI-P di DPR Hendrawan Supratikno.

(baca: KPK Diminta Selidiki Kunker Anggota DPR yang Berpotensi Rugikan Negara Rp 900 M)

Hendrawan mengakui, sejumlah anggota DPR selama ini banyak yang kurang serius membuat laporan pertanggungjawaban kunjungan ke dapilnya.

Ada pula anggota DPR yang hanya memercayakan kegiatan kunker ke tenaga ahli. Foto kegiatan yang sama sering digunakan berkali-kali dalam setiap laporan kunker.