ICW: Jangan Sampai Kunker Fiktif DPR Diselesaikan "Secara Adat"

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan ada potensi kerugian negara lebih dari Rp 900 miliar dalam kunjungan kerja perorangan anggota DPR.

Menurut Febri, tak jarang temuan-temuan seperti ini tak diusut dan diselesaikan "secara adat" dengan mengembalikan uang yang telah digunakan secara tak bertanggung jawab.

"KPK harus usut tuntas, jangan sampai diselesaikan secara adat dan kasus tidak diusut," kata Febri saat dihubungi Kompas.com, Jum'at (13/5/2016).

Febri mengatakan, dari temuan BPK ini, harus ditelusuri apakah ada tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan negara.

Atau, mungkin saja ada laporan pertanggungjawaban yang tidak diselesaikan.

"Bisa dilihat niat awalnya, ada niat jahat atau engga tapi apapun yang terjadi tetap harus diusut tuntas," kata dia.

Dengan temuan ini, kinerja para anggota Dewan pun menuai kritik. Sebagai wakil rakyat, kata Febri, anggota DPR seharusnya menjadi contoh baik bagi penyelenggara negara.

"Bagaimana mereka (DPR) bisa menjadi pengawas yang baik kalau kerjanya seperti ini," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 945.465.000.000 dalam kunjungan kerja perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI.

Laporan ini sudah diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR dan diteruskan ke 10 fraksi di DPR.

"BPK melakukan audit dan melakukan uji sampling. Ternyata ada laporan (kunjungan kerja) yang tidak memenuhi persyaratan. Pelaporan yang tak memenuhi syarat ini artinya susah diverifikasi, apakah memang kegiatan kunker yang dilakukan anggota Dewan itu bisa dibuktikan atau tidak," kata Wakil Ketua Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno saat dihubungi, Kamis (12/5/2016).

Hendrawan mengakui, sejumlah anggota DPR selama ini banyak yang kurang serius membuat laporan pertanggungjawaban kunjungan ke dapilnya.

Ada pula anggota DPR yang hanya memercayakan kegiatan kunker kepada tenaga ahli. Alhasil, foto kegiatan yang sama digunakan berkali-kali dalam setiap laporan kunker.