Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemlu: Identitas Pihak yang Berperan Bebaskan WNI di Filipina Tak Bisa Diungkap

Kompas.com - 12/05/2016, 16:29 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementeria Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, identitas pihak yang tergabung dalam penyelamatan seluruh WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina memang tak bisa diungkap, termasuk proses pembebasan 4 WNI Rabu (11/5/2016) kemarin.

Hal ini karena banyak pihak yang terlibat di dalamnya tak hanya pemerintah Indonesia dan Filipina.

"Yang kami maksud, pihak-pihak lain di luar pemerintah Indonesia dan Filipina itu ya semuanya. Bukan cuma militer, tetapi juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta beberapa organisasi masyarakat (ormas) baik yang berasal dari Indonesia maupun Filipina," ujar Arrmantha dalam jumpa pers di kantor Kementerian Luar Negeri, Kamis (12/5/2016).

(Baca: Jokowi: Empat WNI yang Dibebaskan dalam Kondisi Baik)

Arrmanatha menambahkan, jika nantinya identitas mereka diungkap ke publik, dikhawatirkan justru mengancam keselamatan mereka sendiri. Pasalnya, proses pembebasan berurusan dengan pihak perompak.

"Makanya, kami tegaskan sekali lagi untuk siapa-siapanya yang terlibat, kami tidak bisa mengungkapkan, lagipula karena banyaknya pihak yang terlibat dalam diplomasi maupun dari intelijen, kami sendiri juga tidak bisa memastikan siapa saja mereka," lanjut Arrmanatha.

Diberitakan sebelumnya pada 15 April lalu pembajakan kapal berbendera Indonesia, yaitu kapal tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi kembali terjadi di perairan perbatasan Malaysia-Filipina.

(Baca: Menurut Jokowi, Empat WNI Berhasil Dibebaskan karena Hal Ini)

Kapal tersebut dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina menuju Tarakan. Kapal membawa 10 orang ABK WNI.

Sebanyak lima orang berhasil menyelamatkan diri, satu orang tertembak, dan sisa empat orang ABK diculik perompak yang diduga terkait kelompok Abu Sayyaf.

Pembebasan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf ini adalah keberhasilan kedua setelah pemerintah sebelumnya telah membebaskan 10 WNI awak kapal Brahma 12 pada 1 Mei 2016 lalu.

Kompas TV 4 Sandera WNI Dibebaskan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Nasional
Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com