JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia pengarah telah mengestimasi anggaran penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang akan digelar di Bali pada 23 Mei 2016.
Meski anggaran yang dipatok turun dari estimasi awal, tetapi tak ada yang bisa menjamin bahwa penyelenggaraan Munaslub akan terbebas dari praktik politik uang.
(Baca: Tanpa Uang Saku Peserta, Munas Golkar Diperkirakan Kuras Rp 47 Miliar)
"(Politik uang) semua serba mungkin. Bahwa probabilitas itu tergantung dari kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan Munaslub itu sendiri," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito kepada Kompas.com, Jumat (29/4/2016).
Anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tersebut diperkirakan sebesar Rp 47 miliar. Dari jumlah itu, masing-masing calon ketua umum diminta untuk membayar Rp 1 miliar.
Menurut Arie, dari sisi sumbangan yang harus diberikan bakal calon, memang tidak terlalu besar untuk partai sekaliber Golkar. Namun, cara tersebut dipandang sebagai sebuah upaya untuk menggugurkan kader yang tidak mampu.
(baca: Tokoh Poros Muda Golkar Tak Setuju Setoran Rp 1 Miliar Bagi Setiap Caketum)
"Bahwa pendekatan gotong royong itu bagus. Tapi kalau masing-masing kandidat dipatok Rp 1 miliar mungkin bisa saja itu sebuah cara untuk menyeleksi," ujarnya.
Arie mengatakan, sejak dulu hingga saat ini Golkar memiliki stigma sebagai partai ningrat. Setiap bakal calon ketua umum yang akan maju pada kontestasi munas, bukan lah orang yang tidak berduit.
"Hal itu yang tidak ada yang bisa menjamin tidak ada politik uang saat Munaslub. Tidak ada jaminan DPD I dan II itu tidak minta, sangat mungkin saja. Tapi kita tidak bisa bicara menuduh," kata dia.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
