Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Kembangkan Aplikasi Digital untuk Bantu Nelayan

Kompas.com - 25/04/2016, 06:06 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Bidang Kemaritiman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rokhmin Dahuri mengatakan, nelayan sebelumnya kesulitan mencari informasi akurat mengenai keadaan laut.

"Nelayan kalau pergi ke laut itu tergantung posisi tidur istri. Kalau ke kanan berarti melaut ke timur. Kalau ke kiri berarti melaut ke barat. Jadi nelayan gambling," kata Rokhmin di sela rapat koordinasi bidang kemaritiman PDI-P di Jakarta, Minggu (24/4/2016).

Kini, menurut Rokhmin, teknologi pun ikut membantu para nelayan dalam mencari informasi akurat mengenai keadaan laut.

Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia (Kopja Ganti), organisasi sayap PDI-P, bekerja sama dengan PT Media Rekayasa Lintas mengembangkan aplikasi Smart Fisheries atau nelayan pintar.

Rokhmin menuturkan, aplikasi itu membantu nelayan dalam mengetahui lokasi ikan sesuai zona penangkapan, perkirakan kondisi cuaca, kondisi gelombang laut, dan estimasi harga ikan di tempat pelelangan.

Smart Fisheries dikembangkan sebagai fungsi tambahan dari sistem vessel management system (VMS) yang wajib digunakan seluruh kapal.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menawarkan diri untuk melakukan uji coba apilasi tersebut. Menurut Ganjar, ukuran kapan nelayan melaut sudah bisa diterapkan.

"Nelayan kita tidak boleh lagi mencari ikan, dia harus menangkap ikan. Ukuran kapan melaut harus digitalisasi," kata Ganjar.

Ganjar mengakui aplikasi Smart Fisheries tidak dapat diterapkan untuk seluruh nelayan. Aplikasi Smart Fisheries, tambah Ganjar, baru digunakan untuk kapasitas kelas menengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com