"Jangan Sampai 'Reshuffle' Hanya untuk Akomodasi Kepentingan Partai"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diingatkan untuk tidak sekadar mengakomodasi kepentingan partai politik terkait wacana perombakan kabinet atau reshuffle.

"Reshuffle jangan sampai hanya dilakukan sekadar untuk mengakomodasi kepentingan parpol saja," tutur Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus saat dihubungi, Rabu (6/4/2016).

Terlebih lagi, menurut dia, sejumlah partai politik telah berbalik mendukung pemerintah.

Lucius mengingatkan bahwa hampir semua partai politik bernafsu untuk mendapatkan kursi di pemerintahan, baik partai politik yang telah memiliki kursi maupun yang belum.

Ia berpendapat, dukungan partai terhadap pemerintah itu mustahil tanpa mengharapkan bakas budi.

(Baca: Politisi PKB: Ada Elite yang Tekan Presiden untuk "Reshuffle" Kabinet).

Nafsu partai, kata Lucius, hampir pasti berbanding terbalik dengan niat presiden membangun kabinet kerja.

Kader partai politik terkadang tak memenuhi kriteria menteri yang diharapkan Jokowi.

"Akan tetapi, demi komitmen koalisi lalu satu-dua kursi direlakan (Jokowi) untuk kader parpol," imbuhnya.

Ia juga menilai Jokowi harus tegas menghadapi desakan parpol terkait perombakan kabinet. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga diminta tak ambil pusing dengan perebutan kursi dari partai-partai politik.

Salah satunya, tutur Lucius, adalah dengan membuka kriteria menteri yang dikehendakinya kepada publik.

"Presiden harus bisa menjamin bahwa menteri yang baru bebas dari ancaman masalah, selain punya kompetensi," kata Lucius.

Agar lebih terbuka kepada publik, Jokowi juga disarankan untuk membuka hasil evaluasi kinerja menteri.

"Keterbukaan menghindari upaya parpol untuk mengintervensi presiden," ujarnya.

(Baca juga: PKB Yakin Jokowi Tak Bisa Ditekan untuk "Reshuffle" Kabinet).

Wacana perombakan kabinet mencuat setelah Presiden Jokowi menemui sejumlah tokoh partai politik hingga kalangan pengusaha.

Mereka di antaranya yakni Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Sekretaris Jenderal PPP M. Romahurmuziy.

Ada pula mantan Menteri Perdagangan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, M. Lutfi, bos Mahaka Grup Erick Tohir, hingga Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir.

Isu saling rebut kursi menteri juga mengemuka. Sebut saja Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang nenuturkan ada sekelompok elite yang terus berupaya menekan Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet.

Politisi PKB, Eem Marhamah Zulfa Hiz menuturkan, sekelompok elite itu mengincar kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar yang merupakan kader PKB.