Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Lain Kali Presiden Ambil Keputusan Jangan Terlalu Lama

Kompas.com - 25/03/2016, 17:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai, pemerintah terlalu lambat mengambil keputusan soal pembangunan kilang pengolahan gas Blok Masela.

Akibatnya, polemik sudah terlebih dulu terjadi antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Rizal ingin pembangunan dilakukan di darat, sementara Sudirman ingin pembangunan dilakukan di laut. Sudirman bahkan sempat mengungkapkan bahwa ada koleganya di pemerintahan yang hendak menghambat pembangunan Blok Masela.

Namun, akhirnya, pada Rabu (23/3/2016) lalu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pembangunan dilakukan di darat.

"Keputusan itu menurut saya terlalu lama sehingga mengakibatkan polemik yang cukup panjang dan tidak perlu. Mestinya, keputusan itu bisa diambil lebih awal sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada investor," kata Fadli saat dihubungi, Jumat (25/3/2016).

(Baca: Presiden Putuskan Blok Masela Dibangun di Darat)

Kendati demikian, Fadli Zon mengaku tetap mengapresiasi keputusan Jokowi bahwa Blok Masela dibangun di darat. Fadli menilai, keputusan bahwa Blok Masela dibangun di darat atau di laut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Dengan pembangunan di darat, pemerintah bisa turut melibatkan masyarakat di sekitar lokasi. Namun ada pula masalah sosial, seperti pembebasan tanah.

Sementara itu, jika dibangun di laut, masyarakat tidak akan banyak terlibat dan pengerjaannya akan lebih mahal, tetapi, antara lain, tidak melibatkan masalah pembebasan lahan.

(Baca: Sudirman Said Bantah Kabar soal Mundur dari Kabinet)

"Ya syukurlah, artinya sudah mengambil keputusan. Namun, lain kali, saya kira Presiden kalau mengambil keputusan itu jangan terlalu lama dan jangan membuat suatu proses kegaduhan yang tidak perlu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

"Dudukkan saja secara internal, dikaji baik buruknya, kemudian diambil keputusan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak perlu dengar di ruang-ruang publik," tambah dia.

Kompas TV Para Menteri Dukung Putusan Jokowi soal Masela
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com