Kesialan yang Dikhawatirkan Hadir karena Nyepi dan Gerhana

Terkait dengan gerhana matahari total, I Gede Sutarya menulis opini di Harian Kompas edisi Selasa (8/3/2016) berjudul “Perayaan Nyepi dan Gerhana Matahari” bahwa perayaan Tahun Baru Saka 1938 bagi umat Hindu jatuh pada 9 Maret 2016 bertepatan dengan gerhana matahari total (GMT). 

Padahal, GMT sering dikaitkan dengan berbagai mitos kesialan, walaupun secara ilmu pengetahuan modern diketahui bahwa gerhana matahari merupakan peristiwa alam biasa yang datang secara berulang. 

Pada saat perayaan yang bertepatan dengan gerhana ini, umat Hindu di Bali juga sedang menghadapi berbagai isu lingkungan dan pariwisata, seperti reklamasi Teluk Benoa yang menimbulkan protes di Bali. 

Perayaan pada situasi seperti itu menimbulkan kekhawatiran terjadinya kesialan, seperti bencana lingkungan, karena pertumbuhan fasilitas pariwisata yang berlebihan di Bali.

Artikel lain di halaman opini Harian Kompas menyajikan hal terkait Pilkada. Prof Ramlan Surbakti dalam artikel berjudul “Penegakan Hukum dan Pilkada” menyoroti parameter pilkada.

Mengapa penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pilkada harus tepat waktu? Apa yang dimaksud dengan tepat waktu? 

Dua aspek yang menjadi fokus perhatian dan pertanyaan dari semua pihak ketika hasil pemilu ditetapkan dan diumumkan oleh KPU (hasil pilkada oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten-Kota).

Aspek pertama, apakah hasil pemilu/pilkada itu jujur, akurat, dan sepenuhnya sesuai dengan pilihan para pemilih (tidak ada kesalahan baik yang disengaja karena segala bentuk manipulasi maupun kesalahan yang tidak disengaja).

Aspek kedua, apakah semua bentuk pelanggaran dan sengketa pemilu sudah ditangani secara adil.

Sementara itu, Toto Sugiarto dalam artikel berjudul Revisi UU Pilkada menyatakan, belajar dari pilkada serentak 2015 terdapat kelemahan pada pelaksanaan dan regulasi. Masalah pada pencalonan, akal-akalan pada pelaporan dana kampanye, daftar pemilih, dan kurang optimalnya pengelolaan data hasil pengawasan serta kurang sempurnanya potret kerawanan pemilu merupakan contoh kelemahan yang perlu diperbaiki.

Hampir semua permasalahan dan kelemahan tersebut bisa diselesaikan jika DPR serius melakukan revisi UU Pilkada. Syaratnya, tak ada anggota DPR yang memiliki niat tersembunyi untuk mengedepankan kepentingan dirinya.

Langkah-langkah revisi harus diniatkan dan ditujukan untuk memperbaiki sistem pilkada.

Mangadar Situmorang menulis artikel terkait dengan Danau Toba. Danau terbesar di Indonesia ini dilihat Mangadar dari sisi konservasi. Dengan judul “Danau Toba, Konservasi dan Edukasi”, Mangadar menulis, determinasi pemerintah untuk menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata internasional didasarkan pada penilaian (appraisal) ekonomis dan nirekonomis.

Sebagaimana dikemukakan para pejabat terkait, secara global sektor pariwisata kian signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dunia dan secara nasional pariwisata diproyeksikan menjadi penyumbang devisa terbesar.

Sebagai bagian dari kalkulasi ekonomi dan nirekonomi itu, pariwisata Danau Toba juga diyakini memberi dampak positif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Toba.

Simak Opini lengkapnya di harian Kompas edisi Selasa (8/3/2016), atau silakan berlangganan dihttp://kiosk.kompas.com dan baca versi epapernya di http://epaper.kompas.com.