Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Kabinet Gaduh, Investor Akan Anggap Pemerintahan Tak Jelas

Kompas.com - 03/03/2016, 14:00 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, silang pendapat yang ditimbulkan oleh beberapa menteri di Kabinet bukanlah masalah perorangan, melainkan masalah satu kesatuan kabinet dalam mengambil kebijakan dan sejumlah hal teknis.

Menurut dia, jika masih ada menteri yang belum satu suara, maka sebaiknya tak perlu bicara di depan publik terlebih dahulu.

Fadli mengaku, tak memahami mengapa kegaduhan di kabinet bisa terjadi berulang kali. Termasuk apakah kegaduhan tersebut sengaja diciptakan oleh Presiden Joko Widodo sendiri.

"Memang ada menteri yang saya kira seperti itu, membuat suatu kegaduhan beberapa kali yang lalu juga, saya enggak tahu apa maksudnya seperti itu. Apakah ini disengaja oleh Presiden saya tidak tahu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Meski merupakan kesengajaan, kata Fadli, hal itu adalah strategi yang salah. Sebab, kegaduhan kabinet tersebut juga memberikan sinyal yang buruk bagi investor, calon investor dan para pengusaha. (baca: Jokowi Marah, Minta Menteri Tidak Saling Serang di Ruang Publik)

"Mereka (investor dan pengusaha) akan menganggap bahwa pemerintahan ini tidak jelas," ucap Politisi Partai Gerindra itu.

Menurut Fadli, adanya silang pendapat di dalam kabinet juga karena kepemimpinan, yaitu bagaimana melakukan manajemen terhadap kabinet. (baca: Jokowi Bakal Evaluasi Menteri yang Sering Bikin "Rame" di Ruang Publik)

"Karena mereka kan punya mekanisme untuk melakukan rapat kabinet. Dalam rapat kabinet kemudian diputuskan apa kebijakannya, kemudian yang harus dilakukan oleh menteri," kata Fadli.

"Leadership itu enggak ada sekolahannya. Itu dari suatu proses. Ini kejadian bukan sekali, berulang dan bisa terjadi lagi," tambah dia.

Kompas TV Kabinet Gaduh, di Mana Presiden?

Presiden Jokowi sebelumnya menilai, silang pendapat di antara para menteri yang menjadi pembantunya di Kabinet Kerja merupakan dinamika biasa. Menurut dia, hal ini harus dijadikan pembelajaran.

"Silang pendapat apa? Ya, itu dinamika biasa. Saya masih senyum gini," kata Presiden Jokowi, usai meninjau proyek pembangunan jalan tol Medan-Binjai di Binjai, Sumatera Utara (Sumut), Rabu(2/3/2016).

"Itu menjadi sebuah pembelajaran publik, mana yang benar dan mana yang tidak benar," lanjut Jokowi.

Namun, Jokowi menambahkan, apapun yang terjadi antara para menteri, semuanya harus satu visi dengan Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com