Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Munas Golkar Kemungkinan Digelar pada Bulan April di Jakarta

Kompas.com - 24/02/2016, 06:32 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat harian pengurus DPP Partai Golkar, Selasa (23/2/2016) malam, membicarakan sejumlah agenda terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang rencananya akan dilaksanakan April mendatang.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, dari hasil rapat harian, pelaksanaan Munas kemungkinan pada awal atau pertengahan April.

"Tapi ini baru rapat harian, putusan besok di pleno. Waktunya sekitar awal sampai pertengahan April," kata Aburizal di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (24/2/2016) dini hari.

Mengenai tempat pelaksanaan, Ical, sapaan Aburizal, memastikan, Munas akan berlangsung di Jakarta.

Meskipun ada usulan di kota-kota lain.

"Tapi waktunya terlalu mepet jadi di Jakarta," ujar Ical.

Rapat harian juga menghasilkan nama-nama panitia pelaksana Munas.

Wakil Ketua Partai Golkar Agung Laksono memaparkan, ia dan Ical akan menjadi penanggung jawab Munas.

Sementara, Ketua Penyelenggara adalah Theo Sambuaga; Ketua Steering Committee Munas adalah Nurdlin Halid dengan Sekretarisnya Agun Gunandjar.

Adapun, Ketua Organizing Committee adalah Zainuddin Amali.

"Ini baru pandangan atau kesimpulan di tingkat rapat harian. Putusan besok di pleno," ujar Agung.

Agung sepakat pembagian susunan kepanitiaan Munas tersebut sudah cukup adil. Ia berharap, komposisi nama-nama panitia Munas menggambarkan rekonsiliasi antara kedua kubu.

"Diupayakan ini menggambarkan rekonsiliasi. Menggambarkan unsur-unsur keadilan dan demokratis," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com