Seorang "Netizen" yang "Kopdar" dengan SBY Ternyata Kader Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Andri Hermawan, seorang netizen yang ikut acara "kopi darat" dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, rupanya merupakan kader partai berlambang mercy itu.

Acara "kopdar" itu digelar Demokrat untuk mendengar pandangan sejumlah netizen terpilih terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal tersebut diakui sendiri oleh Andri saat menyampaikan pandangannya mengenai revisi UU KPK.

"Saya kader Partai Demokrat di Kabupaten Tasikmalaya," kata Andri di Rafless Hills, Cibubur, Sabtu (20/2/2016).

Andri mengatakan, ketertarikannya dengan Partai Demokrat karena dirinya aktif mengikuti Twitter SBY dan Instagram Ani Yudhoyono.

(Baca: Jokowi Disindir dalam Acara "Kopi Darat" SBY dengan "Netizen")

Dalam pandangannya, Andri secara tegas menolak revisi UU KPK. Menurut dia, draf revisi yang akan dibahas sudah terbukti melemahkan lembaga antirasuah itu.

Dia pun memuji SBY yang menginstruksikan Partai Demokrat untuk menolak revisi ini. Menurut dia, SBY adalah pemimpin yang sangat tegas menolak korupsi.

"Dulu ada kader Bapak yang tertimpa masalah hukum, tetapi tetap Pak SBY menegaskan masalah hukum harus diselesaikan secara hukum lagi," ucapnya.

(Baca: Di Hadapan SBY, "Netizen" Juga Sindir Parpol Pendukung Jokowi soal Revisi UU KPK)

Andri kemudian menyinggung ketidaktegasan Presiden Joko Widodo soal revisi UU KPK. Dia curiga nantinya Presiden Jokowi akan menolak revisi UU KPK setelah RUU tersebut ditetapkan menjadi inisiatif DPR.

Masyarakat, kata dia, akan mengapresiasi sikap Jokowi yang menolak revisi tersebut. Padahal, sejak awal, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk merevisi UU KPK dengan empat poin pembahasan.

(Baca: PDI-P Kritik Sikap SBY yang "Balik Badan" soal Revisi UU KPK)

"Apakah akan muncul pahlawan baru, apakah pemerintah kembali jadi pahlawan sudah menjurus ke sana," ucapnya.

Acara "kopdar" ini digelar setelah sebelumnya SBY meminta pendapat netizen mengenai revisi U KPK melalui akun Twitter dan Facebook-nya.