Di Hadapan SBY, "Netizen" Juga Sindir Parpol Pendukung Jokowi soal Revisi UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Tak hanya Presiden Joko Widodo, partai politik pendukung pemerintah juga ikut disindir dalam acara "kopi darat" antara netizen dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebab, semua parpol pendukung pemerintah kompak mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Acara itu dibuat oleh Demokrat untuk mendengar pandangan para netizen terpilih terkait rencana revisi tersebut.

(Baca: Jokowi Disindir dalam Acara "Kopi Darat" SBY dengan "Netizen")

"Rencana revisi ini bermuatan politis. Entah kenapa parpol pendukung pemerintah semuanya kompak mendukung revisi ini," kata Hari, salah satu netizen yang terpilih untuk berdiskusi langsung dengan SBY soal revisi UU KPK, di Rafless Hills, Cibubur, Sabtu (20/2/2016).

Tujuh parpol yang mendukung revisi UU KPK ialah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan. Semuanya merupakan parpol pendukung pemerintah.

(Baca: Ini Alasan PDI-P Motori Revisi UU KPK)

Sementara itu, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera yang menolak UU KPK direvisi adalah parpol oposisi.

Adapun Demokrat yang merupakan partai penyeimbang juga memilih menolak revisi UU KPK ini.

(Baca: PDI-P Kritik Sikap SBY yang "Balik Badan" soal Revisi UU KPK)

"Kita tidak tahu alasannya kenapa parpol pemerintah kompak ingin merevisi. Tetapi, saat ini sudah ada tiga kasus yang menjerat parpol pendukung pemerintah, yakni kasus Rio Capellla (Nasdem), Damayanti Wisnu Putranti (PDI-P), dan Dewie Yasin Limpo (Hanura)," kata Hari.

Netizen lain, Gala Kahar, lebih fokus menyoroti sepak terjang PDI-P dalam revisi UU KPK ini. Menurut dia, dari semua partai politik pendukung pemerintah, PDI-P lah yang paling gencar melaukan upaya revisi UU yang dianggapnya melemahkan KPK itu.

(Baca: Politisi PDI-P: Naskah Akademik Revisi UU KPK Tak Boleh Beredar di Publik)

"Padahal, Megawati (Ketua Umum PDI-P) yang melahirkan KPK. Tetapi, partai berlambang banteng itu yang ngotot minta revisi," ucap dia.

Sebaliknya, netizen yang hadir ramai-ramai memuji sikap Partai Demokrat yang menolak revisi UU KPK. Para netizen menilai sikap Demokrat sudah tepat.