Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, LBH APIK Laporkan Masinton ke MKD

Kompas.com - 01/02/2016, 15:42 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) berencana mengadukan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pelaporan tersebut dilatari kasus dugaan penganiayaan Masinton terhadap asisten pribainya, Dita Aditia Ismawati.

"Tadi Dita datang untuk meminta perlindungan hukum. Dia sudah memaparkan kronologi pemukulan yang dia alami dan mengatakan keinginannya untuk mengadukan Masinton ke MKD," ujar Direktur LBH APIK Ratna Batara Murti di Jakarta, Senin (1/2/2016).

Saat ini, LBH APIK sedang membuat kronologi kejadian yang akan melengkapi berkas pengaduan korban. Setelah itu, mereka akan segera mengirimkan berkas tersebut ke MKD.

(Baca: Diduga Pukul Staf Ahlinya, Masinton Dibela Fraksi PDI-P)

"Kami akan mengirim secepatnya, setelah semuanya beres. Kemungkinan besok (Selasa 2 Februari 2016) kami akan melaporkannya ke MKD," ujarnya.

Ratna pun meminta untuk tidak mengaitkan kasus ini dengan kondisi politik yang sedang berlangsung saat ini.

"Hari ini ada kesan framing politik, padahal kasus ini adalah murni penganiayaan. Ada upaya mengkontrol oleh pelaku dalam relasi kerja. Bukan kali ini saja kami menangani kekerasan oleh anggota DPR kepada asisten pribadinya. Dita berhak atas akses terhadap keadilan," ungkap Ratna.

Terkait sanggahan Masinton, Ratna mengungkapkan bahwa menurut pengakuan Dita, saat itu dia hanya berdua saja dengan pelaku.

"Jadi tidak benar itu sanggahan yang bilang bahwa ada tenaga ahli Masinton yang ikut dalam mobil itu," ungkap Ratna.

(Baca: Kronologi Dugaan Pemukulan oleh Masinton Menurut Pengakuan Dita Aditia)

Sebelumnya, Dita Aditia yang diduga dipukul oleh Masinton Pasaribu, anggota Komisi III DPR RI, mendatangi Lembaga Bantuan Hukum APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), Senin (1/2/2016) untuk meminta perlindungan hukum.

Dengan didampingi Sekretaris DPW DKI Jakarta Partai Nasdem Wibi Andrino, Dita juga memaparkan kronologi peristiwa pemukulan yang telah dialaminya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com