Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bareskrim Izinkan Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung Renovasi Stadion Gedebage

Kompas.com - 28/01/2016, 15:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Polri memberikan izin Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung untuk merenovasi Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Izin dari Bareskrim karena sebelumnya stadion itu dikuasai penyidik Bareskrim dalam rangka pengusutan dugaan korupsi dalam proses pembangunannya.

"Bareskrim menyampaikan, pencarian bukti sudah selesai. Karena sudah selesai buat materi hukum, maka bangunan itu tidak diperlukan lagi sebagai alat bukti. Karena itu, kami diizinkan untuk memperbaiki," ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil usai bertemu penyidik Bareskrim di Kompleks Mabes Polri, Kamis (28/1/2016).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan juga turut hadir.

(Baca: Kabareskrim: Stadion GBLA Tidak Layak Digunakan)

Pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut mengapresiasi positif pemberian izin renovasi.  Sebab, Pemkot Bandung diprotes masyarakat karena stadion itu tidak dapat digunakan.

"Itu kan stadion mahal walaupun saya enggak ikutan ya dalam pembuatannya. Itu kan proyek wali kota masa lalu ya. Tapi masak sudah ratusan miliar keluar, enggak dipakai. Ini ribuan pertanyaan dari warga Bandung muncul setiap hari. Hari ini sudah dapat kepastian bisa dipakai, alhamdulilah," ujar Emil.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menambahkan, renovasi itu dipersiapkan untuk penyelenggaraan PON pada September 2016 mendatang. Namun, ia tidak dapat memastikan apakah stadion itu dapat digunakan saat pembukaan dan penutupan atau hanya pada pertandingan saja.

Dalam waktu dekat, pemerintah setempat akan melaksanakan mekanisme MCO (Mutual Checking Zero).

"MCO itu, kejaksaan, Bareskrim, Pemkot dan tim ahli datang ke stadion, memeriksa kondisi terakhir. Perbaikannya di sebelah mana, ya itu yang diperbaiki," ujar Aher.

(Baca: Dada Rosada Bakal Diperiksa Terkait Korupsi Stadion Gedebage)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com