Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Hadiri Deklarasi Dukungan Golkar Malam Ini

Kompas.com - 25/01/2016, 13:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Perwakilan dari pemerintah disebut-sebut akan menghadiri deklarasi dukungan yang diberikan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016) malam ini.

"Keputusan untuk mendukung pemerintah sudah kita putuskan, tinggal deklarasi. Nanti akan ada perwakilan pemerintah yang datang," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid, di sela-sela Rapimnas Golkar, Senin siang.

Nurdin enggan menyebutkan siapa perwakilan pemerintah yang akan hadir.

(Baca: Sore Ini, Golkar Akan Deklarasi Dukungan kepada Pemerintah)

Namun, saat pembukaan rapimnas Sabtu kemarin, perwakilan pemerintah yang hadir diwakili oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

"Yang jelas saat ini seluruh peserta sudah setuju bergabung dengan pemerintah, bersama pemerintah membangun negeri ini tanpa pamrih, tanpa persyaratan," ucap Nurdin.

Adapun terkait penyelenggaraan munaslub, menurut Nurdin, masih terdapat perbedaan pendapat pada peserta rapimnas.

(Baca: Isyaratkan Dukung Pemerintah, Aburizal Tolak Disebut Jilat Ludah Sendiri)

Mayoritas DPD I Golkar masih memperdebatkan apakah munaslub dilakukan melalui Munas Riau atau Bali. Namun, jadi atau tidaknya munaslub, dukungan ke pemerintah akan tetap dilakukan.

"Dukungan ke pemerintah tidak ada perdebatan, tinggal soal munaslub," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com