Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Strategi Pemerintah Cegah Penyebaran Paham Radikal di Lapas

Kompas.com - 21/01/2016, 21:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah tengah mengkaji cara mencegah menyebarnya paham radikal di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Jika wacana sebelumnya adalah pembentukan lapas khusus teroris, kali ini usulnya berganti menjadi penyediaan blok khusus di dalam lapas untuk narapidana terorisme.

"Disebar di beberapa tempat, tetapi bloknya sangat khusus, dijaga dengan sangat khusus, super-maksimum sekuriti," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Menurut Yasonna, opsi ini dianggap lebih baik ketimbang menyediakan lapas khusus terorisme.

Sebab, lapas khusus terorisme dikhawatirkan membuat praktik radikalisasi dan baiat semakin bebas.

Terkait usulan menyediakan blok khusus napi terorisme, kata Yasonna, itu akan disediakan di beberapa lapas.

Sampai saat ini, belum ditentukan lapas mana saja yang akan menyediakan blok khusus napi teroris.

Namun, ke depan, kata Yasonna, penghuni blok khusus teroris itu akan dipindahkan ke lapas lain yang memiliki blok khusus teroris.

Pemindahan dilakukan secara berkala agar napi teroris tidak memiliki waktu untuk membangun jaringan di dalam lapas.

Saat ini, Yasonna telah memerintahkan jajarannya untuk memetakan lapas yang bisa menyediakan blok khusus napi terorisme.

Kajian juga meliputi anggaran yang diperlukan untuk melengkapi blok khusus itu dengan sistem pengamanan superketat.

"Digabung di satu tempat (blok khusus) dan tidak boleh digabung dengan napi lain, kecuali yang simpatisan," ucap Yasonna.

Di lokasi yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Saud Usman mengatakan bahwa saat ini tercatat ada 215 napi terorisme di 47 lapas di 13 provinsi.

Semua napi ini diawasi terus agar tidak menyebarkan atau terpengaruh paham radikal. Saud mendukung rencana menyediakan blok khusus napi terorisme di sejumlah lapas.

Menurut Saud, cara ini bisa mencegah penyebaran paham radikal atau proses baiat di dalam lapas.

"Jangan sampai yang tak radikal malah jadi terbaiat. Kalau bisa, ya itu sangat ideal," tutur Saud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Nasional
Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Nasional
Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com