Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK Ungkap Dana untuk Teror di Indonesia Masuk ke Sebuah Yayasan

Kompas.com - 18/01/2016, 15:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf membenarkan adanya aliran dana dari luar negeri untuk membiayai aksi teror di Indonesia.

Uang itu masuk ke Indonesia melalui transfer. Yusuf mengatakan, ada seseorang yang menetap di negara tetangga pada wilayah selatan dan mengirimkan sejumlah dana ke Indonesia.

Dana tersebut berasal dari beberapa negara lain dan salah satunya negara di kawasan Timur Tengah.

Penerima uang di negara tetangga wilayah selatan itu mengirimkan uangnya ke rekening pribadi di Indonesia, termasuk rekening istrinya. Kemudian, uang dialirkan kepada sebuah yayasan.

Dari yayasan tersebut, dana itu kemudian diberikan kepada orang yang ingin berangkat ke daerah konflik dan seseorang berinisial H.

Oleh H, dana itu dialirkan untuk pemasok senjata dari Filipina.

"Di antara uang itu, ada yang dikirim ke yayasan. Nah, konteks yayasan itu kita enggak clear, apakah sedekah atau bantuan," kata Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/1/2016).

Menurut Yusuf, transaksi keuangan itu berlangsung sejak Juni 2015. Temuan PPATK sesuai dengan informasi yang disampaikan Menko Polhukam.

Informasi itu khususnya mengenai pasokan senjata untuk para terduga teroris di Indonesia yang berasal dari Filipina.

Yusuf melanjutkan, uang untuk orang yang ingin berangkat ke daerah konflik jumlahnya kisaran Rp 10 juta.

Uang ini diduga hanya dimanfaatkan untuk menutup keperluan selama perjalanan menuju daerah konflik di Indonesia.

"Tetapi, kalau pada inisial H itu puluhan juta juga, konteksnya untuk beli senjata," ucap Yusuf.

Ia mengungkapkan, PPTAK sulit melacak aliran dana tersebut lebih merinci karena sebagian besar digunakan untuk transaksi tunai.

Yusuf menyarankan ada regulasi pengawasan penggunaan uang tunai, pembatasan transaksi tunai, dan pengetatan oleh pemberi jasa keuangan-pengiriman.

"Cash itu susah mengawasinya, salah satu cara dengan memperketat KYC (know your costumer). Dengan begitu, kita bisa mencegah sejak dini (jika) digunakan uang untuk yang tidak resmi," tutur Yusuf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com