Setya Novanto Kembali Dilaporkan ke MKD

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Setya Novanto kembali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pelaporan itu dilakukan terkait surat yang diduga dilayangkan Novanto kepada PT Pertamina terkait biaya penyimpanan BBM di PT Orbit Terminal Merak (OTM) pertengahan Oktober 2015 lalu, saat menjabat Ketua DPR.

"Betul, kami hari ini sudah melaporkannya ke MKD. Ada sangkut paut apa Novanto dengan PT OTM itu sehingga dia menagih ke Pertamina?" kata aktivis dari LSM Pemerhati Penyelenggara Negara M Junaidi saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/1/2016).

Kabar mengenai surat itu mencuat ketika Novanto sedang terjerat dugaan pelanggaran kode etik dengan meminta saham PT Freeport. Ketika itu sebagian besar anggota MKD menilai Novanto melakukan pelanggaran sedang.

Keaslian surat itu sebelumnya sempat dibantah oleh Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR Hani Tahapari. (Baca: Setjen DPR Sebut Surat Setya Novanto Tagih Uang ke Pertamina Palsu)

Menurut Hani, surat yang berasal dari Ketua DPR memiliki kop surat yang terletak pada sisi kiri atas. Sementara surat yang dilayangkan ke Pertamina dengan mengatasnamakan Novanto memiliki kop yang terletak pada sisi tengah atas.

Belakangan, ketika Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR lantaran kasus terkait PT Freeport, kop surat yang digunakan Novanto berada di sisi tengah atas.

Kop surat pengunduran diri itu mirip dengan surat yang dilayangkan ke Pertamina.

"Artinya, kalau benar kop surat yang digunakan itu dengan surat penagihan itu, ada intervensi yang dilakukan Novanto kepada Pertamina," kata dia.

Junaidi menambahkan, laporan yang ia buat telah diterima oleh Sekretariat MKD. Dalam laporan itu ia menyertakan bukti salinan surat pengunduran diri dan surat yang dilayangkan Novanto ke Pertamina.

Junaidi membantah jika laporan yang ia buat menyusul ditunjuknya Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar oleh DPP Partai Golkar hasil Munas Bali.

Sebab, rentang waktu pelaporan dengan proses pengunduran diri Novanto berjarak cukup panjang.

"Itu kan nggak jadi masalah (soal waktu). Yang jadi masalah kan sebagai penyelenggara negara dia memiliki posisi penting saat itu," kata dia.

Novanto membantah

Sebelumnya, Novanto telah membantah telah mengirim surat yang menagih sejumlah uang pembayaran ke PT Pertamina.

Ia mengulang apa yang sudah disampaikan kepada Kesetjenan DPR dan menyebut bahwa surat tersebut palsu.

(Baca: Ketua DPR Bantah Kirim Surat Tagih Utang ke Pertamina)

Menurut dia, surat yang asli dikeluarkan bagian Tata Usaha DPR, dengan logo DPR di sebelah kiri. Adapun dalam surat yang beredar luas di media sosial itu, logo DPR berada di bagian tengah.