Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung Masih Lengkapi Penyelidikan Kasus Pemufakatan Jahat

Kompas.com - 21/12/2015, 12:46 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung masih berupaya melengkapi penyelidikan soal pemufakatan jahat yang melibatkan mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, penyelidik hingga saat ini masih memerlukan keterangan dari beberapa pihak terkait, termasuk Setya Novanto.

"Kami masih lengkapi, kami melengkapi bukti permulaan yang cukup, kemudian nanti setelah evaluasi, kami akan menyimpulkan," ujar Prasetyo saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (21/12/2015).

Penyelidik kejaksaan, menurut Prasetyo, akan melayangkan undangan kedua kepada pengusaha M Riza Chalid. (Baca: Jaksa Agung Khawatir Riza Chalid Mengubah Wajah)

Sebelumnya, Riza tidak memenuhi undangan Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan pemufakatan jahat.

Sementara itu, Prasetyo juga belum bisa memastikan kapan Setya Novanto akan diundang untuk memberikan keterangan.

(Baca: Kata Kapolri, Kasus Setya Novanto Sudah Ada Unsur Pemufakatan Jahat)

Menurut Prasetyo, hal itu akan ditentukan penyelidik setelah mereka mencukupi bukti-bukti.

"Kita lihat nanti ya (soal tersangka), pastinya nanti akan mengarah ke sana," kata Prasetyo.

Kejaksaan mulai melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pemufakatan jahat yang melibatkan Setya Novanto. (Baca: Panggil Riza Chalid, Kejagung Kirim Surat ke Beberapa Tempat)

Dalam pertemuan tersebut, Novanto diduga mencatut nama Presiden untuk meminta keuntungan berupa saham kepada PT Freeport Indonesia.

Salah satu barang bukti yang dimiliki Kejaksaan Agung adalah ponsel yang digunakan untuk merekam pembicaraan Novanto, pengusaha M Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com