Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misbakhun: Pengkritik JK Harus Proporsional

Kompas.com - 21/12/2015, 10:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Muhammad Misbakhun meminta pengkritik Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bersikap proporsional.

Hal tersebut disampaikan Misbakhun atas serangan dan kritik bertubi-tubi kepada Kalla, pascaterungkapnya pertemuan antara Aksa Mahmud dan Erwin Aksa dengan bos Freeport McMoran, James R Moffett alias Jim Bob. 

Aksa Mahmud Jusuf merupakan ipar Kalla, sementara Erwin Aksa adalah keponakannya.

“Latar belakang beliau (JK) sebagai pebisnis tidak bisa dipungkiri. Tapi tolong pengkritik harus proporsional menempatkan Pak JK,” kata Misbakhun dalam pesan singkat, Senin (21/12/2015).

Anggota Komisi XI DPR ini menjelaskan, Aksa Mahmud dan Erwin Aksa memang dikenal sebagai pengusaha. (Baca: Masinton Sebut JK Titik Kegaduhan, Ini Kata Jubir Wapres)

Misbakhun menegaskan, sebagai pengusaha tentu bukan persoalan untuk bertemu dengan siapa pun guna menjalin hubungan bisnis, termasuk dengan bos Freeport.

Hanya saja, Misbakhun menyarankan agar pertemuan itu tidak dikait-kaitkan dengan Jusuf Kalla.

“Kalau pun mereka keluarga Pak JK, ya, jangan dikait-kaitkan dengan Pak JK. Dan sebagai pebisnis, mereka berhak untuk menjalin kemitraan dengan siapa pun,” ucap Misbakhun.

Ia pun menyarankan, sebaiknya para pengkritik JK tidak berspekulasi dengan menyebut pertemuan Aksa dengan Jim Bob itu karena pengaruh wakil presiden yang juga bekas ketua umum Golkar. 

“Karena itu, harus dipisahkan antara hubungan keluarga dengan bisnis,” ujar dia. (Baca: Politisi PDI-P Nilai Titik Kegaduhan Ada di Wapres)

Saat Jusuf Kalla berkunjung ke Makassar pekan lalu, sejumlah media masa memberitakan bahwa Jusuf Kalla mengakui adanya pertemuan antara Aksa, Erwin dan Jim Bob di kantor Bosowa, Jakarta.

Namun, dia menegaskan pertemuan itu berdasarkan keperluan sesama bisnis. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Nasional
Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com