Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebanyak 24 DPD Golkar Desak Pemecatan Setya Novanto dari Kader Partai

Kompas.com - 09/12/2015, 16:12 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 24 dewan pimpinan daerah (DPD) tingkat I Partai Golkar mendesak agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memecat Setya Novanto dari keanggotaan partai.

Hal tersebut diputuskan dalam rapat yang digelar Forum Silaturahim Daerah DPD Golkar se-Indonesia, Selasa (9/12/2015) malam.

"Kami berpendapat bahwa selain dikenakan sanksi etik, Setya Novanto harus diberhentikan dari keanggotaan Partai Golkar," ujar Ketua Forum Silaturahim Daerah DPD Golkar se-Indonesia Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (9/12/2015).

Menurut Gusti, dugaan pelanggaran yang dilakukan Setya Novanto berdampak pada eksistensi partai. Kasus itu akan membuat Golkar mendapat persepsi negatif partai di mata publik.

Sementara itu, desakan publik untuk penyelesaian kasus pencatutan nama Presiden yang melibatkan Setya dianggap penting untuk ditindaklanjuti secara serius oleh pengurus Partai Golkar.

"Kami memberikan peringatan keras dan tegas terhadap semua kader untuk menjunjung nilai moral dan etika dalam menjalankan amanat politik masyarakat," kata Gusti.

Selanjutnya, rekomendasi DPD I Golkar tersebut akan diserahkan kepada Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono. Para pimpinan DPD berharap, rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh DPP Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com